Pendampingan Pengelompokkan Dokumen Program Kerja Berdasarkan Struktur Kode Program Kerja Desa Guna Mendukung Aplikasi SIMPOKEDES

Erly Krisnanik, Tri Rahayu, Yulnelly Yulnelly

Sari


Menurut UU No.6 tahun 2014 pada pasal 79 ayat (4) menegaskan bahwa Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. UU No. 6 Tahun 2014 juga telah desa diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenanganya. Permasalahan utama yang ada pada desa Sukamanah kecamatan Baros adalah kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam penggunaan TIK sehingga pengolahan data masih dilakukan secara manual yang mengakibatkan data sering hilang dan tidak tercatat atau terdokumentasi dengan baik. Selain itu laporan pertanggungjawaban program kerja yang ada tidak dapat termonitor capaiannya karena dokumen pendukung laporan yang tidak lengkap dan tersebar dimana-mana.  Melalui kegiatan pendampingan ini, pengabdi memberikan pelatihan pada aparatur desa untuk membuat pengelompokkan dokumen berdasarkan rancangan kode program kerja sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan program kerja. Metode yang digunakan untuk pendampingan adalah learning by doing dan praktik langsung dalam menyusun program kerja sesuai dengan peraturan dari menteri keuangan desa. Hasil yang dicapai dari pengabdian ini adalah tercapaianya pemahaman aparatur desa dalam mengelola dokumen program kerja desa yang dikelompokkan berdasarkan bidang kerja dengan penggunaan struktur kode sebagai kunci pencarian data

Kata Kunci


sukamanah, struktur_kode, program_kerja, aparatur_desa, dan desa

Referensi


Kanthi, Y. A., & Triyuni Pratiwi, T. (2019). Sistem Informasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bidang Pembangunan Infrastruktur Berbasis Web. Systemic: Information System and Informatics Journal, 4(2), 30–35. https://doi.org/10.29080/systemic.v4i2.434

Kristina Korniti Kila. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Ejounral Administrasi Negara, 3(4), 505–519.

Luthfi Nur Fahri. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 66(1), 63–72.

Peraturan Menteri. Permendes Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, RPJM Desa (2019).


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-sa4.footer##