Analisis Implementasi Produk Hukum Indonesia Untuk Mencapai Goal No Proverty SDGs

Abstract

Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi permasalahan serius, dengan jumlah penduduk miskin yang masih di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mencapai kemiskinan nol pada tahun 2030. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi landasan hukum dalam upaya mengatasi masalah ini. Undang-undang ini menetapkan hak-hak dasar fakir miskin dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberikan bantuan. Namun, implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya efektif. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti bantuan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, bantuan hukum, dan pelayanan sosial. Meskipun demikian, angka kemiskinan masih belum mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap penanganan fakir miskin di Indonesia serta melakukan perbandingan data tingkat kemiskinan sebelum dan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Implementasi undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan potensi diri, bantuan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kerja, bantuan hukum, dan pelayanan sosial. Data menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin setelah berlakunya undang-undang ini, tetapi masih belum mencapai target SDGs untuk kemiskinan nol pada tahun 2030. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah dilakukan, implementasi yang optimal masih menjadi tantangan. Jumlah penduduk miskin masih tinggi, dan berbagai faktor menjadi kendala dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.