Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Abstract

Pada masa sekarang, pakaian impor bekas sangat diminati berbagai kalangan masyarakat dan generasi muda yang menyukai berpakaian sesuai zaman. Di Indonesia, pakaian bekas impor dianggap sebagai barang ilegal karena dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya penyuka barang bekas yang di impor dari negara lain membuat Menteri Perdagangan menerbitkan regulasi mengenai Barang yang dilarang Ekspor juga Barang yang dilarang Impor, dimana diatur sesuai Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 tahun 2021, dan ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perdagangan. Mencakup perdagangan dalam negeri juga luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu mengamati perkembangan hukum secara pustaka yang dilakukan dengan memahami sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis, regulasi, dan efektivitas dari kebijakan pemerintah mengenai pelarangan impor pakaian bekas, dan untuk mengetahui terkait implementasi penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Pemerintah terhadap peredaran pakaian impor bekas. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah pengawasan, yaitu dengan melakukan pengetatan terhadap arus masuk impor barang, untuk melindungi industri dalam negeri dengan membangun sinergi antar stakeholder, penindakan dengan melakukan kerja sama antara Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), TNI, Polri, Bakamla, Pemprov dan Pemda, serta Pengkajian Ulang Regulasi dengan meninjau ulang peraturan perundang-undangan terkait, untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas dari peraturan tersebut.