Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Reforma Agraria yang Berkeadilan Sosial

Abstract

Penguasaan tanah yang didominasi oleh segelintir elite dan korporasi di Indonesia telah memunculkan ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah, memicu sengketa yang berulang. Sengketa ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di lokasi terjadinya. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan reforma agraria menjadi krusial, dengan penekanan pada keadilan sosial dalam implementasi program reforma agraria berkeadilan sosial. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis masalah hukum yang ada. Dengan adanya PERPRES Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menjadi landasan utama, mendorong ATR-BPN untuk merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Pemerintah daerah diminta untuk mengintegrasikan program Reforma Agraria dalam perencanaan pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sendiri, memastikan penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, dan selalu berorientasi pada reforma agraria yang berkeadilan sosial. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan tercipta landasan yang kuat untuk menangani ketidaksetaraan dan sengketa pertanahan secara menyeluruh, menjaga keadilan kepemilikan tanah, dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.