Analisa Perbandingan Antara Perundangan dan FIDIC Terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Luar Pengadilan

Abstract

Pada pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian pekerjaan jasa konstruksi seringkali timbul klaim yang berujung lahirnya persengketaan, Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia telah mengatur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan demikian juga dengan FIDIC (the International Federation of Consulting Engineers) yang mengeluarkan beberapa guideline alternatif penyelesaian sengketa kontrak pekerjaan konstruksi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian perundang-undangan di Indonesia dan FIDIC Guideline yang telah diterjemahkan, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan alternatif Solusi penyelesaian sengketa di luar peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlaku di Indonesia semuanya akan bermuara ke Pengadilan Negeri jika keputusan alternatif penyelesaian tersebut tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Tetapi dengan adanya opsi alternatif penggunaan Dispute Board atau Dewan Sengketa yang telah dilibatkan sejak kontrak disepakati maka Dewan Sengketa akan mengupayakan alternatif penyelesaian permasalahan sebelum timbulnya sengketa itu sendiri. Dispute Board atau Dewan Sengketa bekerja sejak awal mitigasi timbulnya sengketa, sehingga diharapkan sengketa tidak sampai terjadi.