Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Perlindungan Data Pribadi dan Kepastian Hukumnya di Indonesia

Abstract

Kebocoran data pribadi berpotensi menjadi permasalahan yang serius era perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Dalam konteks ini, perlu adanya kepastian guna menjaga keamanan data pribadi seseorang yang hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia Menyikapi hal tersebut, Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) guna memberikan perlindungan sekaligus keamanan data pribadi. Namun, UU PDP saat ini belum mampu memberikan perlindungan data pribadi secaraoptimal sementara untuk masa akan datang, jaminan keamanan data pribadi ini sangat diperlukan mengingat hal ini juga berkaitan dan hak asasi privasi seseorang untuk memperoleh hak rasa aman. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi perspektif HAM hak asasi manusia dan kepastian hukumnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan, serta menggunakan bahan primer dan sekunder yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang perlu dipenuhi. UU PDP memberikan kepastian berupa tanggung jawab Pengendali Data Pribadi, namun di sisi lain, UU PDP belum memberikan perlindungan karena sanksi belum dapat diterapkan dan belum dibentuknya Lembaga PDP mengakibatkan tidak ada instansi yang dapat melaksanakan pengelolaan data pribadi secara efektif dan khusus.