Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst)

Abstract

Dalam Penelitian ini, Penulis mengkaji bagaimana konstruksi hukum eksekusi atas suatu Putusan yang telah diputus oleh lembaga Arbitrase secara norma dan praktik. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase bersifat final and binding namun Putusan Arbitrase dapat diajukan pembatalan dan perlawanan sita eksekusi yang berujung pada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seperti yang terjadi pada perkara No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Dengan terbukanya upaya- upaya lain tersebut, Putusan Arbitrase menjadi tidak final and binding yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum. Metode penelitian dalam Penelitian ini menggunakan Normatif Yuridis. Hasilnya adalah konstruksi hukum eksekusi atas Putusan Arbitrase di Indonesia belum memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak karena Penulis menemukan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam Putusan Perkara No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Pst. Kemudian hukum eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia juga belum memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak karena belum diaturnya hukum eksekusi Putusan Arbitrase secara detail dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga esensi Putusan Arbitrase belum sejalan dengan hukum eksekusi dan pelaksanaan eksekusi di Indonesia.