Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst)

Abstract

Penulisan Jurnal ini dilatarbelakangi karena adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat (Putusan Nomor 02/ Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst). PT. Pembangunan Perumahan yang telah melakukan Akuisi terhadap PT. Centurion Iman Perkasa mengajukan gugatan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rumusan masalah tesis ini yaitu apa dasar pertimbangan hakim menolak keberatan PT. Pembangunan Perumahan terhadap putusan KPPU pemberitahuan akuisisi perusahaan dan bagaimana pelaksanaan akuisisi perusahaan yang memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah medote penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim menolak keberatan PT. Pembangunan Perumahan yaitu didasarkan pada pasal 28 dan pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010. Sedangkan pelaksanaan akuisisi perusahaan yang memberikan kepastian hukum   yaitu menurut peneliti aturan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 masih memberikan ruang interpretasi yang luas yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari, sehingga menurut peneliti harus ada pembaharuan hukum dalam mengatur pengambilalihan atau akuisisi perusahaan yang tegas.