Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan Dalam Rumah Tangga

Abstract

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya yang berupa bentuk perlakuan yang salah secara seksual. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan kehamilan merupakan salah satu kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan kehamilan dalam penelitian ini menyangkut permasalahan kehamilan yang dipaksa, bukan berhubungan badan yang dipaksakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang pemaksaan kehamilan dan untuk mengetahui dan mengkaji konsep konsep perlindungan hukum pada korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, beberapa undang-undang yang telah disahkan belum secara jelas mengatur tentang pemaksaan kehamilan sehingga sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini belum bisa diterapkan. Konsep perlindungan hukum korban pemaksaan kehamilan bisa berupa perbaikan atau revisi UU PDKRT dan memasukan aturan mengenai pemaksaan kehamilan, dibuatnya ruang aman bagi korban kekerasan, layanan khusus yang bertugas menerima laporan kekerasan khususnya pemaksaan kehamilan, sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi, pemaksaan kehamilan dan nomor call center pengaduan, dan perjanjian pra-nikah mengenai kesepakatan dalam melakukan program hamil