Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Dirampas Negara

Abstract

Jaminan berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan utang, sehingga apabila debitur wanprestasi, jaminan tersebut dapat dieksekusi guna melunasi utang debitur. Salah satu jaminan yang dapat digunakan ialah jaminan Hak tanggungan. Namun, apabila debitur menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dan diketahui hak tanggungan yang dijaminkan kepada kreditor dihasilkan atau didapatkannya dari tindak pidana, maka benda tersebut akan dirampas negara. Akibat dari tindakan tersebut kreditor berpotensi mengalami kerugian sehingga tidak dapat mendapatkan pelunasan piutangnya. Oleh karena itu, perlu ditelitinya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor yang jaminan hak tanggungannya dirampas negara dan juga mengenai kepastian hukum pelunasan utang debitur terhadap kreditor. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh kreditor yang hak tanggungannya dirampas oleh negara dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif serta adanya asas droit de suite dan asas droit de preference yang melindungi kreditor untuk mengeksekusi jaminan hak tanggungan walaupun jaminan tersebut telah berpindah tangan. Dari penelitian tersebut aparat penegak hukum dapat lebih teliti dalam melakukan perampasan aset agar tidak ada pihak yang dirugikan dan juga perlu adanya penambahan klausul mengenai jaminan tambahan untuk memberikan kepastian hukum pelunasan utang kepada kreditur.