Konsekuensi Yuridis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Data Wajib Pajak Dalam Perspektif Perpajakan
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Kencana. Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika.
Jurnal
Ejaz Ahmed et al. (2016). Internet-of-Things-Based Smart Environments: State of the Art, Taxonomy, and Open Research Challenges. IEEE Wireless Communications, 5, 10–16.
Riyadi, G. A., & Suriaatmadja, T. T. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1), 226–231. https://doi.org/ https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945
Wickramasinghe, N., & Tatnall, A. (2018). Achieving E-Health Success: The Key Role for ANT,” “in Health Care Delivery and Clinical Science: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. In IGI Global.
Yuniarto, P. R. (2016). Masalah Globalisasi Di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, Dan Tantangan. Jurnal Kajian Wilayah 5, 1, 67–95.
Zahoor Ahmed Soomro, Mahmood Hussain Shah, Ahmed, J. (2016). Information Security Management Needs More Holistic Approach: A Literature Review. International Journal of Information Management, 36(2), 215–225.
Peraturan Perudang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 National Conference on Law Studies (NCOLS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Diterbitkan Oleh :
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Gedung Yos Sudarso, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450.
Hotline (WA) : 0815-1126-5117
Email : fh_conf@upnvj.ac.id
Website : hukum.upnvj.ac.id
NCOLS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.