Implementasi Kebijakan yang Diselenggarakan Dinas Sosial terhadap Anak Telantar

Abstract

Permasalahan anak telantar di Indonesia masih marak terjadi, yakni sebanyak 67.368 orang menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020. Pada dasarnya, setiap anak memiliki hak-hak yang sama atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari semua jenis kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, perlindungan dan penanganan yang baik terhadap anak telantar dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan baginya dan mencegah adanya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang- undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telantar telah diatur konstitusional Indonesia dalam Undang- Undang 1945 Pasal 34 Ayat (1) mengenai kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak telantar. Namun, upaya penanganan anak telantar yang dilakukan dinas sosial dirasa kurang efektif dalam implementasinya, salah satunya karena tidak cukup memberikan arahan yang jelas terhadap yayasan yang ditanganinya. Oleh karena itu, Kementerian Sosial dengan dibantu Dinas Sosial, memiliki beberapa program penanganan bagi anak terlantar, yakni pendataan, pembinaan, pelayanan, penitipan anak telantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan pendampingan. Dinas sosial perlu cepat tanggap dan mempermudah proses administrasi yang telah terdaftar demi keabsahan status panti asuhan atau yayasan yang ditangani, serta memberikan arahan yang jelas sehingga terciptanya legalitas.