Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di DKI Jakarta Sebagai Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan

Abstract

Salah satu fungsi dari negara adalah mengusahakan kesejahteraan bagi para warga negaranya. Pemikiran tersebut juga serupa dan divalidasi dengan adanya konsep negara kesejahteraan (welfare state), dimana negara hadir mengorganisasi perekonomian dan mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu bentuk implementasi dari fungsi dan konsep dari welfare state adalah hadirnya negara untuk menyediakan, mengalokasikan dan menyalurkan anggaran dana guna memenuhi akses bantuan hukum kepada warga negaranya. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi untuk menggunakan jasa penasihat hukum, sedangkan menghadapi permasalahan hukum adalah sebuah hal yang berpotensi terjadi kepada setiap orang tanpa terkecuali. Untuk itu penting sekali negara hadir memastikan keterpenuhan akses bantuan hukum kepada setiap orang, khususnya kepada masyarakat miskin dan rentan. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibukota negara yang menyandang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian membuatnya menjadi daerah dengan tingkat heterogenitas yang tinggi serta padatnya penduduk dari berbagai latar belakang berdampak pada tingginya potensi kerawanan sosial dan permasalahan hukum. Sayangnya DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang tidak memiliki Peraturan Daerah tentang penyelenggaran bantuan hukum kendatipun kebutuhan atas akses bantuan hukum sangatlah tinggi. Pemenuhan akses terhadap bantuan hukum seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah.