Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah

Abstract

Eksistensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan di Indonesia merupakan wujud implementasi dari landasan sosiologis hukum, yakni pengkajian atau argumen yang memvisualkan bahwasanya sebuah kebijakan dibuat demi memuaskan kepentingan masyarakat dari segala aspek sehingga kebutuhan masyarakat dan negara terpenuhi agar pembentukan suatu kebijakan bukan hanya menjadi sebuah kebijakan yang bersifat politis semata. Dalam otonomi daerah, terdapat diskursus bahwa tanggung jawab pemerintah daerah diperkuat dengan pemantauan dari masyarakat, karena perwakilan lokal lebih mudah diakses oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, akan lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan. Pembangunan berkelanjutan menurut perspektif daerah harus mulai dari bawah. Hal ini sesuai juga dengan konsep welfare state yang diterapkan di Indonesia tapi masih banyaknya kendala dalam penerapan otonomi daerah ini membuat membuat pembangunan berkelanjutan menjadi terkendala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti mengumpulkan data primer yang merupakan sumber data dalam bahan penelitian, dan data sekunder sebagai penunjang, serta data tersier berupa keterangan dari narasumber bersangkutan yang untuk kemudian dianalisa secara kualitatif normatif dengan memperhatikan beberapa undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat adalah terkendalanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan politisasi dari pusat.