KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Abstract
Penetapan Bencana Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui Kepres Nomor 12 Tahun 2020 merupakan
respon Pemerintah Pusat dalam menghadapi Pandemi global yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia
(World Health Organization). Pandemi Covid-19 berdampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berasaskan Otonomi Daerah, memiliki tantangan tersendiri dalam
penanganan pandemic global ini. Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi
diskursus masyarakat. Beberapa Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dalam penanganan di daerahnya.
Kebijakan tersebut seringkali tidak sejalan dengan komando Pemerintah Pusat. Demi terciptanya penanganan
pandemi global dengan baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus sinergi. Penelitian ini
menggunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Penelitian ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam
penanganan pandemic covid-19. Penelitian ini memberikan gambaran otonomi daerah dalam penanganan
pandemi covid-19. Penelitian mengidentifikasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah menjadi penting demi terciptanya hubungan yang harmonis.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487
Buku
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenamedia Group
Moenta, Andi Pangerang. 2018. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta:Rajawali Pers.
Nurbangsih, Enny. 2019. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi Wewenang mengatur dalam Era Otonomi Luas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Rosidin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi¸ Bandung: Pustaka Setia
Karya Ilmiah
Chadijah, Siti “Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah” Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No.6, 2020
Ginanjar, Diyar “Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19”, Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja Vol 13 No.1, 2020
Nurfurqon, Ardika “Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi”, Jurnal Yustika, Vol.23 No.01, 2020
Ristyawati, Aprista ”Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 Issue 2, 2020
Wadi, Raines “Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 2020
Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.7 No.3, 2020
Sumber Lainnya:
Kompas.com, “Daftar Wilayah yang terapkan local lockdown”, 2020,
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-diindonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all
diakses 23 Oktober 2020
Kompas.com,“PSBB di Jakarta Rem Darurat”, 2020,
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/14/05574471/psbb-di-jakarta-remdarurat-akibat-lonjakan-kasus-covid-19-sejak?page=all diakses 25 Oktober 2020
Kompas.com, “PSBB di Jakarta, Pemerintah Daerah tidak satu suara dengan Pemerintah Pusat”, 2020,
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/10293491/psbb-dki-jakarta-pemerintah-pusat-belum-satu-suara?page=all diakses 25 Oktober 2020
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 National Conference on Law Studies (NCOLS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Diterbitkan Oleh :
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Gedung Yos Sudarso, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450.
Hotline (WA) : 0815-1126-5117
Email : fh_conf@upnvj.ac.id
Website : hukum.upnvj.ac.id
NCOLS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.