PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK BIASA/LAPORAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstract

Adanya keinginan masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana agar berakhir dengan damai,
sehingga penyidik Polri mengambil suatu keputusan berdasarkan diskresi untuk menghentikan penyidikan
karena ke inginan para pihak. Pada Penelitian ini, menggunakan Teori Keadilan Restorative Justice dan Teori
Penegakan Hukum. Metode yang digunakan yuridis normative yang dilakukan untuk mendapatkan bahan
hukum yang diperlukan, yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian atas penggunaan diskresi untuk
menghentikan penyidikan berdasarkan konsep restorative justice, yaitu ketiadaan aturan tertulis yang menjadi
dasar hukum bagi Penyidik. Konstruksi penalaran yang ada saat ini beranjak dari surat Telegram Bareskrim
Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dan petunjuk teknis dari internal institusi Polri.
Dengan adanya perdamaian dan pengembalian kerugian korban serta diadakannya Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) Lanjutan oleh Pelapor dan Terlapor yang mencabut keterangan pada BAP sebelumnya, menjadikan
proses penyidikan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Sehingga, dapat dikonstruksikan untuk memenuhi syarat penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam
Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu penghentian Penyidikan karena tidak cukup bukti untuk klasifikasi Delik
Biasa/Laporan.