PENGENAAN SANKSI PIDANA DENDA EMAS DAN HUKUMAN  CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA YANG DIATUR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Sopiani -; Bambang Waluyo

PENGENAAN SANKSI PIDANA DENDA EMAS DAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA YANG DIATUR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Sopiani -, Bambang Waluyo

Abstract

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ditetapkan tanggal 22
Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 23 Oktober 2014 yang mengatur sanksi pidana denda emas
dan hukuman cambuk menurut penulis tidak mendasarkan penyusunan ketentuan pidana sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengaturan,
selain itu dalam pengimplementasinya menuai pro dan kontra di masyarkat. Dalam Pasal 15 UndangUndang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan
ketentuan pidana peraturan daerah/qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengatur
ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Dengan demikian Qanun
Aceh yang mengatur tentang Hukum Jinayat agar pengaturan besaran dan batasan sanksi pidana harus
menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diatasnya dan bagi
pembentuk peraturan di daerah dalam penyusunan Qanun agar melibatkan perancang peraturan
perundang-undangan agar penyusunannya dapat dilaksanaan sesuai peraturan yang berlaku.

Keywords

Denda Emas, Hukuman Cambuk, Peraturan.

Full Text:

PDF

References

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 68 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran

Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.

Buku:

Ali, Zainudin 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu, Stelsel Pidana, Tindak

Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cet. 1.

Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedman, Lawrence M. 2004. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (The Legal System A

Social Science Perspective), Cet. 1. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa

Media.

Kansil, Christine S.T., dkk. 2009. Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Jala Permata

Aksara.

Kelsen, Hans. 1961. General Theory of Law and State, translated by Andreas Wedberg. New

York: Russel and Russel.

Hamzah, Andi dan Rahayu Siti. 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di

Indonesia, ed. I. Cet. 1. Jakarta: Akademika Pressindo.

Istanto, F Sugeng. 2007. Penelitian Hukum, Yogyakarta: CV. Ganda.

Manan, Bagir. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni.

Marzuki , Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1995. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Cet. 2. Yogyakarta:

Liberty.

Moeljanto, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Purbacaraka, Purnadi dan Halim A. Ridwan. 1997. Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya

Jawab, Cet. 6. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cet. 1. Bandung:

Refika Aditamam.

Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.

, 1996. Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

, 2008. Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan

Manusia dan Hukum, Jakarta: Kompas.

Rato, Dominikus. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,

Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Rasjidi, Lili. 1982. Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni.

Soekanto, Seorjono dan Abdullah Mustafa. 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,

Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan

Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2010. Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya

Bakti.

Waluyo. Bambang. 2004. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.

, 2007. Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, cet. 1

Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

Karya Ilmiah:

Agustina, Shinta. Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis

Derogat Legi Generalis dalam sistem peradilan pidana, Padang, LPPM-Unand,

AR Suhariyono. “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan”Jakarta:

Perspektif Volume XVII No.1 Tahun 2012 Edisi Januari.

Harkrisnowo, Harkristuti. Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap

Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, (Makalah disampaikan pada

Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 8 Maret 2003).

Sumber Lain:

Agustina, Shinta. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, http://www.neliti.com/publications/179264/implementasi-asas-lex-specialis-derogatlegi-generalis-dalam-sistem-peradilan-pid,

diakses pada tanggal 16 April 2020.

Apryadi,Muhammad, “Tujuan Hukum (Berdasarkan pendapat Ahli/Doktrin)”, https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/tujuan-hukumberdasarkan-pendapat-ahli-doktrin/,

diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

BBCNews Indonesia, “Qanun Aceh di anggap diskriminatif, kalau rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum”,

http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-50818812,diakses pada tanggal 16 April 2020.

Beritagar Mewarat Indonesia, “Dalam sebulan, 34 pelanggar syariat Islam dicambuk di Banda Aceh,” http://beritagar.id/artikel/berita/dalam-sebulan-34-pelanggar-syariatislam-dicambuk-di-banda-aceh, diakses pada tanggal 13

April 2020. Institute for Criminal Justice Reform, “Setahun Qanun

Jinayat: Penggunaan Hukum Cambuk yang Semakin Eksesif diAceh,” http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat penggunaanhukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/,

diakses pada tanggal 16 April 202