PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Abstract

Banyak pihak meyakini bahwa melalui upaya pencegahan oleh penegak hukum, korupsi dapat
dihilangkan dari Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia mengatur mengenai fungsi pertimbangan hukum yang dapat dilakukan oleh
Kejaksaan. Selama ini pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan oleh bidang perdata dan tata usaha
negara padahal pasal 34 tersebut tidak mengatur pertimbangan hukum secara limitatif. Oleh karena
itu, terdapat potensi pertimbangan hukum dapat menjadi instrumen untuk melakukan upaya
pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu pihak yang membutuhkan pertimbangan hukum adalah
BUMN dalam melakukan divestasi. Namun jika pertimbangan hukum hanya dimaknai sebatas ruang
lingkup perdata dan tata usaha negara saja, maka upaya pencegahan korupsi tentunya akan sulit
tercapai. Oleh karena itu, Penulis mengangkat permasalahan mengenai faktor-faktor apa saja yang
memungkinkan pertimbangan hukum menjadi sarana pencegahan korupsi serta bagaimana
optimalisasinya terhadap pencegahan korupsi dalam proses divestasi BUMN. Penulis menggunakan
metode penelitian yuridis normatif dan memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum
Kejaksaan memerlukan adanya faktor analisis hukum yang luas dari jaksa yang profesional agar dapat
menjadi sarana pencegahan tindak pidana korupsi dan Upaya optimalisasi pertimbangan hukum dapat
dilakukan dengan perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum
selain perdata dan tata usaha negara ditambah upaya pencegahan tindak pidana korupsi.