PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PUU-XVII/2019)

Abstract

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari
2020 memberikan dampak yang signifikan dalam permasalahan hukum terhadap jaminan fidusia, khususnya
terhadap ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya terhadap Sertifikat Jaminan
Fidusia yang memiliki titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak serta merta
memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun harus
dimaknai siapakah yang dinyatakan telah melakukan cidera janji, dan apabila debitur tidak secara sukarela
menyerahkan objek jaminan fidusia akibat tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran kepada kreditur, maka
jalur pengadilan perdata yang akan dapat menentukan siapa yang dinyatakan wanprestasi, akan tetapi apabila
objek jaminan fidusia ternyata telah dialihkan, diperjual-belikan, disewakan atau digadaikan kepada pihak
ketiga atau penadah, maka dapat dipastikan debitur tidak dapat menyerahkan objek jaminan fidusia kepada
kreditur secara sukarela, dan bagaimanakah cara menjerat hukum bagi pihak penadah yang objeknya adalah
benda jaminan fidusia, sedangkan secara yuridis normatif dalam ketentuan khusus di Undang-Undang Jaminan
Fidusia dan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak ada
satupun ketentuan yang mengatur tentang penadah atau penadahan, sehingga dalam penelitian ini berpadangan
hukum perlunya adanya revisi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memuat ketentuan tentang
penadahan.