RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020

Syarifah Indah Safitri; Wardani Rizkianti

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020

Syarifah Indah Safitri, Wardani Rizkianti

Abstract

Corona Virus Disease-19 atau Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini menimbulkan dampak pada
berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pada April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan
peraturan terbaru terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka. Peraturan OJK
Nomor 16/POJK.04/2020 merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam
pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini difokuskan pada RUPS Perusahaan Terbuka yang
dilakukan dengan media elektronik berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020 serta penuangan akta
RUPS yang disusun melalui RUPS yang dilakukan secara elektronik menurut POJK No.
16/POJK.04/2020 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik dapat dilakukan secara sah dan
akta RUPS yang dihasilkan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pengadilan. Peraturan OJK ini
menjadi penyelesaian terhadap permasalahan terkait penundaan RUPS dimana perusahan tetap dapat
berjalan pada masa darurat Covid-19.

Keywords

RUPS, Perusahaan Terbuka, Notaris.

Full Text:

PDF

References

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5491.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang

Nomor

Tahun

tentang

Informasi

dan

Transaksi

Elektronik,

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5952.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6490.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,

Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6491.

Buku:

Adjie, Habib. 2009. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan

tentang Notaris dan PPAT). Bandung: Citra Aditya Bakti

Mamudji, Sri. 2005. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Mertokusumo, Sudikno. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Mukti, Fajar, et.al. 2015. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Usman, Rachmadi. 2004. Dimensi Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: Alumni

Widjaja, Gunawan. 2008. Risiko Hukum sebagai Doreksi. Komisaris & Pemilik PT. Jakarta:

Farum Sahabat

Karya Ilmiah:

Dewi, Amelia Sri Kusuma, “Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait

Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap”, Jurnal Arena Hukum Vol 8 No. 1 April 2015, https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/197, diakses tanggal 2 November 2020 Dewi, Mira Nila Kusuma, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) Melalui Media Elektronik”, Jurnal Arena Hukum Vol 8 No. 1 (2016), https://www.neliti.com/id/publications/34945/kedudukan-hukum-akta-risalah-rapatumum-pemegang-saham-rups-yang-dilaksanakan-me, diakses tanggal 2 November 2020 Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et all., “Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perpektif Cyber Law”, Udayana Master Law Journal Vol 4 No. 1 Mei 2015,

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051, diakses tanggal 4 November 2020 Merlyani, Dwi, et all., “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary”, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum

Kenotariatan Vol 9 No. 1, Mei 2020,

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/358, diakses tanggal 30 Oktober 2020 Rizkianti, Wardani, “Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media

Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)”, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Vol 3 No. 1 2016, https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/172, diakses tanggal 31 Oktober 2020 Wahyuni, Grace, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan

UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Universitas Indonesia, Januari 2010, http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20169/20270239-T37539

Grace%20Wahyuni.pdf, diakses tanggal 4 November 2020

Widyasari, Ni Made DN, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi”, Vyavahara Duta Vol XV 2020,

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1688568&val=18375&title

=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PARA%20PIHAK%20DALAM%20 PEMBUATAN%20AKTA%20RUPS%20YANG%20DILAKSANAKAN%20MELAL

UI%20MEDIA%20TELEKONFERENSI, diakses tanggal 1 November 2020