AKIBAT HUKUM HILANGNYA HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITELANTARKAN (Legal Due To Loss Of Ownership Rights To Abandoned Land)

Abstract

Negara memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada pemegang hak sebab tanah memiliki
fungsi sosial untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain
untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat,
bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tanah jatuh kepada
negara apabila tanah tersebut ditelantarkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode yuridis normatif, dan dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, akibat hukum atas
tanah yang terindikasi terlantar yaitu maka hak atas tanah yang bersangkutan di nyatakan hapus dan
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang bersangkutan dinyatakan putus
dan jatuh kepada negara. Kedua, dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 sampai dengan Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013
tentang Penetapan Tanah Terlantar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park bahwa obyek tersebut
tidak di pergunakan. Sarannya yaitu kepada pemilik tanah agar dipergunakan sesuai sifat dan tujuan
pemberian haknya atau dasar penguasaan tanah. Serta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional agar
menertibkan dan memperdayagunakan tanah terlantar sebagai fungsi sosial.