KEDUDUKAN NOTARIS/PPAT DALAM PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG DIKELOLA OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN

Abstract

Permasalahan mengenai harta benda selalu menjadi sebuah pokok permasalahan yang rumit,
terlebih lagi harta benda yang tidak terurus. Harta benda yang tidak terurus menjadi sebuah
problematika pelik, dan menjadi sebuah tanggungjawab beberapa pihak terkait sebagai ujung dari
penyelesaian masalah tersebut. Balai Harta Peninggalan menjadi sebuah instansi yang bergerak
dengan sah sebagai perpanjangan tangan negara dalam bentuk pelayanan hukum atas problematika
harta benda yang tidak terurus. Proses pengurusan harta yang tidak terurus juga memerlukan
kedudukan dari seorang Notaris/PPAT, dalam hal ini menyangkut mengenai bagaimana dalam tahap
peralihan dan pemeliharaan harta benda yang tidak terurus yang menjadi objek pengurusan dari Balai
Harta Peninggalan.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai kedudukan
Notaris/PPAT dalam bersinergi dengan Balai Harta Peninggalan dalam proses pengurusan objek harta
benda yang tidak terurus, kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dan dialami baik oleh
Notaris/PPAT maupun Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hal tersebut
dimaksudkan agar memberikan kualitas layanan hukum dan memberikan kepastian hukum yang
komprehensif bagi tiap masing – masing pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian normatif, yakni studi kepustakaan dengan proses pengolahan bahan hukum dan
studi literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti