PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK MENCAPAI NILAI MAKSIMUM

Abstract

Dalam melaksanakan suatu perjanjian kredit biasanya pihak kreditur memerlukan jaminan demi
tercapainya kepercayaan antara kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati
oleh para pihak misalnya seperti objek tanah (bangunan) yang jaminannya berupa hak tanggungan.
Tidak jarang ditemukan dalam transaksi perjanjian kredit sering terjadi kredit macet sehingga
membuat hak tanggungan tersebut di lelang oleh pihak kreditur demi terjaminnya kepastian hukum
dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hak Tanggungan bagi kredit yang macet di atur dalam
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun pada praktiknya banyak kreditur dalam
melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tidak mengupayakan jaminan tersebut dijual dengan
harga yang maksimum (harga pasar) dan tidak menetapkan nilai limit secara hati-hati dan
bertanggung jawab sehingga merugikan debitur. Untuk itu penulis menentukan rumusan masalahnya
yakni bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak
mencapai nilai maksimum dan bagaimana seharusnya pemerintah menetapkan batasan dalam
melakukan lelang eksekusi hak tanggungan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum
normatif (Yuridis Normatif). Maka berdasarkan yang penulis ketahui penerapan lelang eksekusi harus
dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016 dan peraturan-peraturan lain yang terkait dapat merugikan pihak debitur sehingga
antara para pihak tidak saling dirugikan.