PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL: STUDI PENUGASAN PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL DI SUMATERA
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program Pemerintah dalam rangka percepatan
pengembangan Kawasan di Sumatera. Pokok permasalahannya adalah Pemerintah telah menugaskan
PT. Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan jalan tol pada 24 Ruas Jalan Tol di
Sumatera yang layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial. Dalam penelitian ini
menimbulkan pertanyaan apakah penugasan tersebut dapat diberikan kepada PT. Hutama Karya
(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Persero untuk pengusahaan 24
Ruas Jalan Tol di Sumatera? Penelitian ini dilakukan dengan metode normative yuridis dengan
mengacu pada teori asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Solusi dari penelitian ini
adalah bagaimana Pemerintah seharusnya dapat menunjuk PT. Hutama Karya (Persero) dengan
memperhatikan AUPB dan tidak bertentangan dengan regulasi di sektor infrastruktur Jalan Tol.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817.
Republik Indonesia, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4286.
Republik Indonesia, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
Republik Indonesia, Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444.
Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun
, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.
Republik Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.
Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013.
Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol
Sumatera, Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014.
Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Nomor
Perpres Nomor 117 Tahun 2015.
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, Peraturan
Menteri PUPR Nomor 01/Prt/M/2017.
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Nomor Perka LKPP
Nomor 19 Tahun 2015.
Republik Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tentang
Aset, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian terhadap Pasal 2
huruf g dan huruf I UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 18
September 2014.
Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/Kppu-Pat/X/2017 tentang Penilaian
Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Trans Jabar Tol, PT
Sriwijaya Markmore Persada Dan PT Pemalang Batang Tol Road Oleh PT Waskita
Toll Road, 3 Oktober 2017
Buku:
Barda, Nawawi Arief. 2001. Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
Bandung: Citra Aditya Bakri.
Badriyah, Malikhatun Siti. 2016. Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik.
Sinar Grafika.
Fajrimei, A.G. 2005. Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: ELSAM.
Friedman. 1960. Legal Theory. London: Stren & Stou Limited.
Salim, HS. 2019. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar
Grafika.
Siswanto, Arie. 2002. Hukum Persaingan Usaha. Cet. Pertama. Ghalia Indonesia.
Indroharto. 1991. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Pustaka
Sinar Harapan.
hony, Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia
Publishing.
Kamal, Rokan, Mustafa. 2012. Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Lexy. J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya.
Mirriam, Webster. Dictionary.
Peter, Marzuki M. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Pratiwi, et al. 2016. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Hukum Administrasi Negara, the Center for International Legal Cooperation in
Partnership with Indonesian Institute for Independent Judiciary.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada.
Soerjono, Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.
Karya Ilmiah:
Hikmanto, J, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 Tahun 1999” Jurnal
Magister Hukum, Vol. 1 No 1, UII Yogyakarta, 1999.
Indroharto, “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi
Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet.
Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Smith, Julian, et.al, “Membangun Masa Depan Indonesia Membuka Aliran Proyek”, Jurnal
Prakarsa Edisi 22, Oktober 2015.
Pasaribu, Benny, “Regulasi Dan Persaingan Sehat Dalam Sistem Ekonomi Indonesia”, Jurnal
Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 4, 2010.
Tri, Anggraini M.A, “Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup
Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2
No. 4, 2010.
Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Ayudha. D. Prayoga et al. (ed.), Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di
Indonesia, Proyek ELIPS. Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan, Jakarta, 2000.
Joesoef, I.E, Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta: Studi Penerapan Kontrak Build
Operate Transfer Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia, Desertasi,
Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2011.
Koica, Final Report: The Esthablishment of A Master Plan For The Arterial Road Network
In Sumatera Island, Kementerian PUPR, Juli 2010.
Soeriaatmadja, Arifin, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara
(Sumber-Sumber Keuangan Negara), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum Dan Ham – RI, Jakarta, 2010.
Makalah/Pidato
Erika, SP & Wisudanto, “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Penunjang Pertumbuhan Ekonomi”, Paparan, Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi
untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia di Graha ITS Surabaya, 03 Agustus 2016.
Simanjuntak, Kennedy, “Pembahasan Rencana Pembangunan Tahun 2020”, Paparan, Rapat
Banggar DPR RI, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Jakarta, 24 Juni 2020.
Waskita Karya, “Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (TBPPKA)”,
Paparan, Rapat Persiapan Audit di Kantor BPKP, Oktober 2019, Jakarta.
Sumber Lainnya:
Internet
Adhi Karya, “Pemegang Saham”,
https://adhi.co.id/hubungan-investor-gp0xz
XBanJDoXq1#saham. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
Badan Pengatur Jalan Tol, “Sejarah”. http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah. Diakses
atau diunduh tanggal 18 Mei 2020.
Brantas Abipraya, “Pemegang Saham”. http://www.brantas-abipraya.co.id/id /informasipemegang-saham/index.
Diakses
atau
diunduh tanggal
Mei 2020
CNN
Indonesia, “Saham Istaka Karya” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/
-92-335260/jokowi-restrukturisasi-saham-istaka-karya., diakses atau
diunduh tanggal 22 Mei 2020
Hutama Karya, “Pemegang Saham”. https://www.hutamakarya.com/pemegang-saham.,
diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
Jasa Marga, “Profil Perusahaan”. https://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/
ProfilPerusahaan/Overview.aspx., diakses atau diunduh tanggal 18 Mei 2020.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Wewenang” https://kbbi.kemdikbud.go.
id/entri/wewenang. Diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020.
Menulis berita, “Tol Trans Sumatera Layak Secara Ekonomi, Senin, 05 Maret 2015”
https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=149761. Diakses atau diunduh
tanggal 10 April 2020
Nanda, Efendi, “Syarat-Syarat UU/Peraturan Perundang-undangan yang baik”,
https://catatananiefendi.blogspot.com/2015/09/syarat-syarat-uuperaturan-perundang.
html, diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020.
Nindya Karya, “Pemegang Saham”. https://www.nindyakarya.co.id/profile., diakses atau
diunduh tanggal 22 Mei 2020
Pembangunan Perumahan, “Pemegang Saham” https://www.ptpp.co.id/investorrelation/shareholder.,
diakses
atau
diunduh tanggal
Mei 2020
Radjagukguk,
Erman, “Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara”, tanggal 31
Oktober 2012, www.hukumonline.com. Diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020
Riza, Muhammad, “Kepastian Hukum, 15 November 2017”. https: //www.
metrokaltara.com/kepastian-hukum/. diakses atau diunduh tanggal 13 Mei 2020
Upperline, “Profile”, https://upperline.id/profile/profile_detail/amarta-karya. diakses atau
diunduh tanggal 22 Mei 2020
Upperline, “Pemegang Saham”. https://upperline.id/profile/profile_detail/ perumnas. Diakses
atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
Waskita Karya, “Pemegang Saham”.
https://www.waskita.co.id/pages/investor-
relations/shareholder?lang=id. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
Wijaya Karya, ”Pemegang Saham” http://investor-id.wika.co.id/ shareholdings. html. Diakses
atau diunduh tanggal 22 Mei 2020. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
Widowati, Hari. “Bangun Tol 2.700 km, Hutama Karya Butuh PMN Rp 10-15 Triliun per
Tahun”,
https://katadata.co.id/berita/2019/03/06/bangun-tol-2700-km-hutama-karya
butuh-pmn-rp-10-15-triliun-per-tahun. diakses atau diunduh tanggal 20 Mei 2020.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 National Conference on Law Studies (NCOLS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Diterbitkan Oleh :
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Gedung Yos Sudarso, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450.
Hotline (WA) : 0815-1126-5117
Email : fh_conf@upnvj.ac.id
Website : hukum.upnvj.ac.id
NCOLS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.