PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL: STUDI PENUGASAN PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL DI SUMATERA

Agus Riyanto, Iwan Erar Joesoef

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program Pemerintah dalam rangka percepatan
pengembangan Kawasan di Sumatera. Pokok permasalahannya adalah Pemerintah telah menugaskan
PT. Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan jalan tol pada 24 Ruas Jalan Tol di
Sumatera yang layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial. Dalam penelitian ini
menimbulkan pertanyaan apakah penugasan tersebut dapat diberikan kepada PT. Hutama Karya
(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Persero untuk pengusahaan 24
Ruas Jalan Tol di Sumatera? Penelitian ini dilakukan dengan metode normative yuridis dengan
mengacu pada teori asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Solusi dari penelitian ini
adalah bagaimana Pemerintah seharusnya dapat menunjuk PT. Hutama Karya (Persero) dengan
memperhatikan AUPB dan tidak bertentangan dengan regulasi di sektor infrastruktur Jalan Tol.


Keywords


Pengusahaan Jalan Tol, BUMN, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik.

Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3817.

Republik Indonesia, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun

, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4286.

Republik Indonesia, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Republik Indonesia, Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4444.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun

, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

Republik Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol

Sumatera, Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Nomor

Perpres Nomor 117 Tahun 2015.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, Peraturan

Menteri PUPR Nomor 01/Prt/M/2017.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Nomor Perka LKPP

Nomor 19 Tahun 2015.

Republik Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tentang

Aset, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian terhadap Pasal 2

huruf g dan huruf I UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 18

September 2014.

Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/Kppu-Pat/X/2017 tentang Penilaian

Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Trans Jabar Tol, PT

Sriwijaya Markmore Persada Dan PT Pemalang Batang Tol Road Oleh PT Waskita

Toll Road, 3 Oktober 2017

Buku:

Barda, Nawawi Arief. 2001. Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Bandung: Citra Aditya Bakri.

Badriyah, Malikhatun Siti. 2016. Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik.

Sinar Grafika.

Fajrimei, A.G. 2005. Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: ELSAM.

Friedman. 1960. Legal Theory. London: Stren & Stou Limited.

Salim, HS. 2019. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar

Grafika.

Siswanto, Arie. 2002. Hukum Persaingan Usaha. Cet. Pertama. Ghalia Indonesia.

Indroharto. 1991. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Pustaka

Sinar Harapan.

hony, Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia

Publishing.

Kamal, Rokan, Mustafa. 2012. Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lexy. J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda

Karya.

Mirriam, Webster. Dictionary.

Peter, Marzuki M. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Pratiwi, et al. 2016. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Hukum Administrasi Negara, the Center for International Legal Cooperation in

Partnership with Indonesian Institute for Independent Judiciary.

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada.

Soerjono, Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.

Karya Ilmiah:

Hikmanto, J, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 Tahun 1999” Jurnal

Magister Hukum, Vol. 1 No 1, UII Yogyakarta, 1999.

Indroharto, “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi

Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet.

Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Smith, Julian, et.al, “Membangun Masa Depan Indonesia Membuka Aliran Proyek”, Jurnal

Prakarsa Edisi 22, Oktober 2015.

Pasaribu, Benny, “Regulasi Dan Persaingan Sehat Dalam Sistem Ekonomi Indonesia”, Jurnal

Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 4, 2010.

Tri, Anggraini M.A, “Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup

Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2

No. 4, 2010.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ayudha. D. Prayoga et al. (ed.), Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di

Indonesia, Proyek ELIPS. Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan, Jakarta, 2000.

Joesoef, I.E, Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta: Studi Penerapan Kontrak Build

Operate Transfer Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia, Desertasi,

Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2011.

Koica, Final Report: The Esthablishment of A Master Plan For The Arterial Road Network

In Sumatera Island, Kementerian PUPR, Juli 2010.

Soeriaatmadja, Arifin, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara

(Sumber-Sumber Keuangan Negara), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian

Hukum Dan Ham – RI, Jakarta, 2010.

Makalah/Pidato

Erika, SP & Wisudanto, “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Penunjang Pertumbuhan Ekonomi”, Paparan, Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi

untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia di Graha ITS Surabaya, 03 Agustus 2016.

Simanjuntak, Kennedy, “Pembahasan Rencana Pembangunan Tahun 2020”, Paparan, Rapat

Banggar DPR RI, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Jakarta, 24 Juni 2020.

Waskita Karya, “Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (TBPPKA)”,

Paparan, Rapat Persiapan Audit di Kantor BPKP, Oktober 2019, Jakarta.

Sumber Lainnya:

Internet

Adhi Karya, “Pemegang Saham”,

https://adhi.co.id/hubungan-investor-gp0xz

XBanJDoXq1#saham. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020

Badan Pengatur Jalan Tol, “Sejarah”. http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah. Diakses

atau diunduh tanggal 18 Mei 2020.

Brantas Abipraya, “Pemegang Saham”. http://www.brantas-abipraya.co.id/id /informasipemegang-saham/index.

Diakses

atau

diunduh tanggal

Mei 2020

CNN

Indonesia, “Saham Istaka Karya” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/

-92-335260/jokowi-restrukturisasi-saham-istaka-karya., diakses atau

diunduh tanggal 22 Mei 2020

Hutama Karya, “Pemegang Saham”. https://www.hutamakarya.com/pemegang-saham.,

diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020

Jasa Marga, “Profil Perusahaan”. https://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/

ProfilPerusahaan/Overview.aspx., diakses atau diunduh tanggal 18 Mei 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Wewenang” https://kbbi.kemdikbud.go.

id/entri/wewenang. Diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020.

Menulis berita, “Tol Trans Sumatera Layak Secara Ekonomi, Senin, 05 Maret 2015”

https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=149761. Diakses atau diunduh

tanggal 10 April 2020

Nanda, Efendi, “Syarat-Syarat UU/Peraturan Perundang-undangan yang baik”,

https://catatananiefendi.blogspot.com/2015/09/syarat-syarat-uuperaturan-perundang.

html, diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020.

Nindya Karya, “Pemegang Saham”. https://www.nindyakarya.co.id/profile., diakses atau

diunduh tanggal 22 Mei 2020

Pembangunan Perumahan, “Pemegang Saham” https://www.ptpp.co.id/investorrelation/shareholder.,

diakses

atau

diunduh tanggal

Mei 2020

Radjagukguk,

Erman, “Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara”, tanggal 31

Oktober 2012, www.hukumonline.com. Diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020

Riza, Muhammad, “Kepastian Hukum, 15 November 2017”. https: //www.

metrokaltara.com/kepastian-hukum/. diakses atau diunduh tanggal 13 Mei 2020

Upperline, “Profile”, https://upperline.id/profile/profile_detail/amarta-karya. diakses atau

diunduh tanggal 22 Mei 2020

Upperline, “Pemegang Saham”. https://upperline.id/profile/profile_detail/ perumnas. Diakses

atau diunduh tanggal 22 Mei 2020

Waskita Karya, “Pemegang Saham”.

https://www.waskita.co.id/pages/investor-

relations/shareholder?lang=id. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020

Wijaya Karya, ”Pemegang Saham” http://investor-id.wika.co.id/ shareholdings. html. Diakses

atau diunduh tanggal 22 Mei 2020. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020

Widowati, Hari. “Bangun Tol 2.700 km, Hutama Karya Butuh PMN Rp 10-15 Triliun per

Tahun”,

https://katadata.co.id/berita/2019/03/06/bangun-tol-2700-km-hutama-karya

butuh-pmn-rp-10-15-triliun-per-tahun. diakses atau diunduh tanggal 20 Mei 2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 National Conference on Law Studies (NCOLS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Diterbitkan Oleh :

Fakultas Hukum

UPN Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak,

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450.

Fax : 021-7656971/021-7699431

Telp : 021-7656971 Ext.139/193

Email : fh_conf@upnvj.ac.id

Website : fh@upnvj.ac.id

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.