HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT INTERNUX

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyelesaian utang Kreditur Preference Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP)
Frekuensi Radio yang terutang oleh PT Internux. Lingkup penelitian adalah Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU). Dalam kasus PT Internux yang menunggak pembayaran BHP frekuensi
radio sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menkominfo melakukan pengesahan
perdamaian (homologasi) atas hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT
Internux oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Menkoinfo
tidak mau tunduk pada perdamaian yang disahkan dan tetap mencabut izin PT Internux berdasarkan
utang yang tidak dibayarkan selama 2 tahun. Penelitian adalah normatif yuridis dengan perolehan data
berupa regulasi terkait telekomunikasi, kepailitan dan PKPU, buku-buku, jurnal dan website resmi.
Kesimpulan penelitian adalah dalam praktek PKPU, Menkominfo sering di posisikan sebagai Kreditor
Konkurent. Seharusnya kedudukannya sebagai Kreditor Preperence karena tagihan PNBP milik
Menkominfo merupakan tagihan yang bersifat Hak Istimewa (Preference) dan harus diutamakan
dalam pembayarannya. Sehingga, ketika terjadi restrukturisasi utang dalam perdamaian PKPU,
piutang yang dimiliki oleh Negara kedudukannya sebagai Kreditor Preferen.
Kata Kunci : PKPU, Biaya Hak Penggunaan; PNBP; Kreditur Preference