Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Helen Andaresta, Khoirul Aswar, ermawati ermawati

Abstract


This study aims to test and prove the relationship between local government financial performance and local revenue, balance funds, local government size , and poverty levels. This study uses the Regency / City Government on the Island of Sumatera in 2019. Sampling was using the census sampling method, namely 154 samples in the Regency / City Government on the island of Sumatra. Hypothesis testing in this study is multiple linear regression with SPSS. The results of this study are that local revenue has an effect on the financial performance of local governments, the balance fund has a negative effect on the financial performance of local governments, SizeLocal government has no effect on local government financial performance, and poverty level has a negative effect on local government financial performance. The contribution in this study to local governments is to provide suggestions to continuously improve government financial performance, as well as for various researchers by adding variables not examined in this study, and using other measurements and other theories in the size variable of local government

Keywords


Local Own Revenue; Balanced Fund; Size of Local Government; Poverty Level; Regional Government Financial Performance.

Full Text:

PDF

References


Abdullah, M (2015). Metodologi penelitian kuantitatif. Yogyakarta:Aswaja

Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. Asian Journal of Accounting Research, 3(1), 123–138. https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019

Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh size, wealth, intergovermental revenue dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing & Perpajakan), 3(2), 147. https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.137

Aminah Nur, D. (2019). Pengaruh size, wealth, intergovermental revenue dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing & Perpajakan, 3(2), 147–165.

Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di indonesia. Jurnal Akuntansi, 9(2), 111–130. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130

Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., & Ec, M. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di provinsi aceh. Jurnal Magister Akuntansi, 5(3), 30–38.

Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa barat 2013-2017. Jae (Jurnal Akuntansi & Ekonomi), 4(3), 32–41. https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822

Armaja, Ibrahim, R., dan A. (2015). Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(2), 168–181.

Aswar, K. (2019). Financial performance of local governments in indonesia. European Journal of Business & Management Research, 4(6), 1–6. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164

Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. Journal of Islamic Accounting & Finance Research, 1(1), 25. https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745

Aziz, A. (2016a). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( studi pada pemerintah daerah kabupaten / kota di jawa timur ). Ejournal.Stiedewantara, XI(1), 86–101.

Aziz, A. (2016b). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di jawa timur). Eksis, 11(1), 86–101. http://ejournal.stiedewantara.ac.id/

Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik. Jakarta:Erlangga

Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). Tata cara penatausahaaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD. Salemba Empat.

Dewata, E., Ilmiyyah, N. M., & Sarikadarwati, S. (2017). Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen BISNIS, 5(1), 147. https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446

Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing regional finance independence in indonesian local governments. European Journal of Business & Management Research, 5(1), 1–5. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178

Fatimah, H. R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. 13(1), 39–56.

Halim, A. (2007). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta Selatan: Salemba Halim, A.& kusufi, M.S (2012). AKuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, S.S. (2016). Teori akuntansi. Edisi revisi 2011. PT Raja Grafindo PersadaEmpat.

Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). The effect of fiscal stress, original local government revenue and capital expenditures on efficiency ratio of government independence performance. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 12(1), 18–25. https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p018

Harjito, Y., Surya, G. P., & Yulianto, N. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten & Kota Di Indonesia, 5(1), 19–28.

Untung, J. Widyastuti, T. & Suyanto. (2017). Pengaruh pendapatanasli daerah , danaalokasi umum, danaalokasi khusus, terhadap belanjadaerah dan danabagi hasil sebagai pemoderasipemerintah kabupaten / kotadi provinsi jawabarat priode tahun 2010-2014. 1.

Izudin, H., & M, S. S. H. (2013). Silpa di kabupaten bungo. 1(1), 35–42.

Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan kinerja pemerintah daerah : ukuran pemda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya. Jurnal Kajian Akuntansi, 3(1), 44. https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689

Leki, Y. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten halmahera barat. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(5), 164–174.

Lia Anggraini, Sri Rahayu, J. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi jambi). 7, 45–56.

Lucky, D. (2013). Analysis of the Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case Study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). Journal of Economics & Sustainable Development, 4(19), 7–18.

Mahardika, P., & Saputra, A. (2019). Decentralization and Financial Local Governments Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending, Economic Growth, and Poverty in East Java Indonesia? Journal of Poverty, Investment & Development, November 2019. https://doi.org/10.7176/jpid/51-04

Mulyani, S., dan Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 15(1), 57–66.

Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmentalrevenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/ kota di provinsi jawa tengah,tahun 2012-2015). XV(1), 57–66.

Natoen.dkk. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten / kota di sumatera selatan ( studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten / kota di sumatera selatan tahun 2013-2017 ). Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 3(2), 106–117.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah tahun 2013. Jakarta

Peraturan Pemerintah (2019). Peraturan Pemerintah 19 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.jakarta

Peraturan pemerintah. (2017). Peraturan pemerintah 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Jakarta

Peraturan pemerintah. (2005). Peraturan pemerintah 55 tahun 2005 tentang dana perimabangan. Jakarta

Peratutan pemerintah. (2010). Peraturan pemerintah 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintah. Jakarta

Undang-undang. (2004). Undang undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuagan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jakarta

Sukarmi, N. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di provinsi bali. E-Jurnal Ekonomi & Bisnis Universitas Udayana, 5(3), 545–572.

Suranta, S., Bandi, Syafiqurrahman, M., & Perdana, H. D. (2018). Pendapatan asli daerah , dana perimbangan , otonomi fiskal dan kinerja keuangan pemeruntah daerah: studi pada propinsi jawa tengah dan kalimantan selatan. Jurnal Akuntansi, 6(2), 144–154. https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.671

Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik pemerintah daerah dan opini audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah. E-Jurnal Akuntansi, 15(2), 1453–1481.

Verawaty. (2017). Determinan transparansi informasi keuangan daerah melalui e-government pemerintah daerah di sumatera selatan. Jurnal Akuisisi, 13(2), 92–107.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Konferensi Riset Nasional Manajemen Akuntansi dan Ekonomi

Diterbitkan oleh: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia 12450

Prosiding BIEMA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.