Peningkatan Pemahaman Guru Tentang Undang-undang Perlindungan Anak (khususnya ketentuan Pasal 54, 76 C, 80) Melalui Penyuluhan HukumPada Guru-Guru di Paroki St. Matius Penginjil Bintaro

Abstract

Perilaku guru menghukum peserta didik dengan hukuman yang bersifat mendidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis: PP No. 74/2008), seringkali berupa hukuman fisik dan psikis yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis: UUPA). Larangan ini bahkan diikuti dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara antara tiga tahun enam bulan sampai dengan lima belas tahun (Pasal 76C jo 80 UUPA). Larangan tersebut   perlu dipahamkan kepada para guru di sekolah, sebab larangan  tersebut, sangat mungkin atau pada umumnya, belum dimengerti atau dipahami oleh para guru. 

HasilRisetKPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)  padatahun2012disembilan ProvinsidiIndonesia, menunjukkan bahwa teridentifikasi  4  jenis  perilaku  kekerasan  dominan pada anak di sekolah, yakni    menjewer,    mencubit,    membentak, dan menghinadihadapantemanlain. Adapun pelakunyaadalahguru,  teman  sekelas  danteman   lain   kelas. Dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman tentang larangan dan ancaman dalam UUPA kepada para guru,  perlu dilakukan penyuluhan hukum bagi para guru di wilayah Paroki St. Matius Penginjil Bintaro. Tujuannya adalah  untuk meningkatkan pemahaman guru tentang larangan dan ancaman hukuman tersebut di atas, sehingga guru lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman yang bersifat mendidik kepada perserta didik yang melanggar aturan sekolah.

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: perkenalan, pengisian kuesioner awal kegiatan, penjelasan/ceramah, tanya jawab, pengisian kuesioner  akhir kegiatan, dan penutup. Berdasarkan analisis terhadap isian kuesioner, didapatkan gambaran bahwa telah terdapat peningkatan pemahaman tentang larangan dan ancaman dalam Pasal 54, 76C dan 80 UUPA, guru (akan) lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman yang bersifat mendidik kepada peserta didik. Dari kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluhan hukum adalah kegiatan yang cocok untuk meningkatkan pemahaman guru tentang Undang-undang Perlindungan Anak khususnya ketentuan Pasal 54, 76 C, dan 80. 

Perilaku guru menghukum peserta didik dengan hukuman yang bersifat mendidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis: PP No. 74/2008), seringkali berupa hukuman fisik dan psikis yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis: UUPA). Larangan ini bahkan diikuti dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara antara tiga tahun enam bulan sampai dengan lima belas tahun (Pasal 76C jo 80 UUPA). Larangan tersebut   perlu dipahamkan kepada para guru di sekolah, sebab larangan  tersebut, sangat mungkin atau pada umumnya, belum dimengerti atau dipahami oleh para guru. 

HasilRisetKPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)  padatahun2012disembilan ProvinsidiIndonesia, menunjukkan bahwa teridentifikasi  4  jenis  perilaku  kekerasan  dominan pada anak di sekolah, yakni    menjewer,    mencubit,    membentak, dan menghinadihadapantemanlain. Adapun pelakunyaadalahguru,  teman  sekelas  danteman   lain   kelas. Dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman tentang larangan dan ancaman dalam UUPA kepada para guru,  perlu dilakukan penyuluhan hukum bagi para guru di wilayah Paroki St. Matius Penginjil Bintaro. Tujuannya adalah  untuk meningkatkan pemahaman guru tentang larangan dan ancaman hukuman tersebut di atas, sehingga guru lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman yang bersifat mendidik kepada perserta didik yang melanggar aturan sekolah.

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: perkenalan, pengisian kuesioner awal kegiatan, penjelasan/ceramah, tanya jawab, pengisian kuesioner  akhir kegiatan, dan penutup. Berdasarkan analisis terhadap isian kuesioner, didapatkan gambaran bahwa telah terdapat peningkatan pemahaman tentang larangan dan ancaman dalam Pasal 54, 76C dan 80 UUPA, guru (akan) lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman yang bersifat mendidik kepada peserta didik. Dari kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluhan hukum adalah kegiatan yang cocok untuk meningkatkan pemahaman guru tentang Undang-undang Perlindungan Anak khususnya ketentuan Pasal 54, 76 C, dan 80.