Peran Perguruan Tinggi dalam Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan SDA Berbasis Kearifan Lokal untuk Ketahanan Nasional

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis yang terkait erat dengan ketahanan nasional, mengingat SDA seperti minyak, gas, batubara, mineral, hutan, dan lahan pertanian menjadi penopang utama ketahanan ekonomi, energi, pangan, dan air bagi suatu negara. Eksploitasi SDA yang berlebihan mengancam keberlanjutan pembangunan dan ketahanan nasional dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang baik, adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan, kedaulatan, dan pertahanan negara. Pengabaian terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat adat atas SDA seringkali memicu konflik antara negara, swasta, dan masyarakat adat, dimana konflik terjadi ketika negara memberikan konsesi pada swasta untuk mengeksploitasi SDA di wilayah adat tanpa persetujuan dan pelibatan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, mencakup norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku saat ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan fokus pada penelitian kepustakaan dan data sekunder. Integrasi kearifan lokal dalam politik hukum nasional dapat mencegah konflik, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat. Pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal terbukti dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekologis. Kearifan lokal masyarakat adat juga berperan penting dalam ketahanan pangan, air, dan energi. Secara konstitusional, negara berkewajiban mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas SDA di wilayah adatnya.