Penegakan Hukum Pasar Modal dalam Berwawasan Lingkungan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007

Abstract

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” (Pasal 103- Pasal 110). Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran. Perkembangan hukum, dikenal dua jenis hukum yaitu: hukum Privat dan hukum Publik. Tujuan penelitian ini yaitu : (1) untuk mengetahui pengembangan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU nomor 25 tahun 2007. (2) untuk memberikan masukan dan/atau solusi kepada investor dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penanam modal harus memperhatikan lingkungan tempat usahanya. Hasil penelitian ialah : (1) Optimalisasi pembangunan ekonomi memerlukan penegakan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UndangUndang Pasar Modal. Indonesia juga harus menerapkan Undang-Undang tentang money laundering secara maksimal karena faktor yang utama dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stability, predictability dan fairness. Dan ketiga hal tersebut tentunya tercermin dalam penegakan hukum. (2) Untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat hukum harus ditegakkan akan tetapi juga dalam mensejahterakan masyarakat akan ada pembangunan di bidang ekonomi yang seharusnya tidak terbentur oleh hukum yang statis.