Skema Public Private Partnership pada Sustainable Tourism Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan di Indonesia
Abstract
Indonesia berkomitmen mencapai target SDGs nomor 8 yang menekankan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui sustainable tourism untuk mengoptimalkan potensi sektor pariwisata dengan melibatkan masyarakat lokal, perusahaan pariwisata, dan pemerintah dalam Public Private Partnership (PPP). Permasalahan yang penulis bahas mengenai peran sustainable tourism di Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan skema Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) pada sektor sustainable tourism. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diberikan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan baru pada destinasi sustainable tourism bersumber dari kemunculan UMKM masyarakat lokal serta kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur sustainable tourism; serta skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha menciptakan kemitraan tidak hanya mencakup pemerintah dan badan usaha, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti sponsor, lembaga keuangan, kontraktor, dan masyarakat. Saran yang penulis berikan berupa pemerintah harus gencar dalam melakukan pengadaan infrastruktur sustainable tourism; badan usaha swasta juga harus gencar dalam memberikan penawaran kerjasama infrastruktur sustainable tourism; pengelola usaha pariwisata dapat mentransformasikan usahanya menjadi sustainable tourism; serta masyarakat lokal dapat mengambil peran membuat usaha mikro kecil menengah di sekitar destinasi sustainable tourism.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Alisjahbana, A. S., & Murninigtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi
Implementasi. Jawa Barat: Unpad Press.
HR, Ridwan. (2018). Hukum Administrasi Negara. Depok: Rajawali Press
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup.
Simamora, Y. Sogar, dkk. (2018). Aspek Kontraktual dalam Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha. Malang: Intelegensia.
Sulistyadi, Yohanes, Fauziah Eddyono, dan Derinta Entas. (2021).
Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.
Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
Surahman, Eko Nur, dkk. (2020). Dinamika Penyiapan Proyek Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia. Jakarta: Elex
Media Komputindo.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan ILO. (2012). Rencana
Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia.
Jakarta: International Labour Organisation Office Jakarta.
Artikel Jurnal
Akib, E. (2020). Pariwisata Dalam Tinjauan Pendidikan: Studi Menuju
Era Revolusi Industri. Journal of Tourism, Hospitality, Travel, and
Business Event, 2(1), 1-8.
Alam, L. A. P., & dkk. (2023). Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Nasional dalam RPJMN 2015-2019 Dimensi Pembangunan
Ekonomi. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 2(2), 2.
Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran Sektor Pariwisata pada
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jurnal
Bina Ekonomi, 23(1), 40.
Cheung, E., Chan, A. P., & Kajewski, S. L. (2009). Reasons for
implementing public private partnership projects perspectives
from Hong Kong, Australian and British practitioners. Journal of
Property Investment and Finance, 27(1). pp. 81-95
Christie, I. T. (2003, November). Republic of Madagascar: Tourism
Sector Study. Africa Region Working Paper Series, (63).
Djabbari, M. H., & dkk. (2021). Implementasi Public Private Partnership
dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.
Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 7(1), 2.
Darmawan, A. (2018). Mempromosikan Skema KPBU dengan
Mekanisme Availability Payment sebagai Alternatif Pembiayaan
Pembangunan Sarana-Prasarana (Infrastruktur) Publik di Daerah.
OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(1), 1-10.
Haryanti, N. (2020). Implementasi Public Private Partnership sebagai
Usaha Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Era Global.
Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7(1), 26.
Jibril, M., Hudaya, H. S., & Pradana, G. H. (2021). Kedudukan
Pemerintah dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha. Jurnal Kertha Semaya, 9(11).
Mubin, N. A. (2021). SDG’s Dalam Pembangunan Ekonomi Pasca
Pandemi. Jurnal Indonesia Sains, 2(8), 1331.
Patu, A. S. P. A., & Akhmadi, M. H. (2021). Evaluasi Penyiapan Proyek
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api
Makassar-Parepare. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 16(2), 221235.
Rahmatullah, A. F., & dkk. (2020). Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Kota
Jambi
-2018
Sudahkah
Memasukan
Pentingnya Konsep Smart City.
Jurnal
MODERAT,
(1),
Rhama, B., & Setiawan, F. (n.d.). Assessing Public Private Partnership
in Indonesia Tourism.
Policy & Governance
Review,
(3),
Setiajatnika, E., Gunadi, T., & Nugraha, H. (2023). Skema Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan
Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ).
Coopetition: Jurnal
Ilmiah
Manajemen,
(2),
-332.
Setijawan, A. (2018, Februari). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
Dalam Perspektif Sosial Ekonomi.
Jurnal
Planoearth,
(1),
-11.
Shaheen, K., Zaman, K., Batool, R., Khurshid, M. A., Aamir, A., Shoukry,
A. M., … Gani, S. (2019). Dynamic linkages between tourism,
energy, environment, and economic growth: evidence from top 10
tourism-induced countries. Environmental Science and Pollution
Research, 26(30), 31273–31283. doi:10.1007/s11356-019-06252-1
Sudagung, A. D., Putri, V., Evan, J., Sasiva, I., & Olifiani, L. P. (2019).
Upaya Indonesia Mencapai Target Sustainable Development
Goals Bidang Pendidikan di Kecamatan Sekayam Kabupaten
Sanggau Kalimantan Barat (2014-2019). Jurnal Polinter Prodi
Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta, 5(1), 5.
Suhendra, M. (2017). Penyediaan Infrastruktur dengan Skema
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private
Partnership) di Indonesia. Jurnal Manajemen Keuangan Publik,
(1), 41-46.
Widiati, I. A. P., & Permatasari, I. (2022, Februari). Strategi
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism
Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang
Pariwisata di Kabupaten Badung. KERTHA WICAKSANA: Sarana
Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 16(1), 35-44.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Internet
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 8 Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi - SDGs Bappenas. Retrieved November 14,
, from https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/
Direktorat Jenderal Anggaran. (2016). Efektivitas Alokasi Anggaran
Kementerian Pariwisata terhadap Kunjungan Wisatawan
Mancanegara dan Wisatawan Nusantara. Kementerian Keuangan.
Retrieved Oktober 20, 2023, from https://anggaran.kemenkeu.
go.id/in/post/efektivitas-alokasi-anggaran-kementerianpariwisata-terhadap-kunjungan-wisatawan-mancanegara-danwisatawan-nusantara
Expert
Survey:
Sektor
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
Tumbuh
pada
(2023, October 9). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Retrieved Oktober 27, 2023, from
https://kemenparekraf.
go.id/ragam-pariwisata/expert-survey-sektor-pariwisata-danekonomi-kreatif-tumbuh-pada-2024
Kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2023 tumbuh
,76 persen bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun
lalu.
(2023, November 1). Badan Pusat Statistik. Retrieved Oktober 28,
, from
https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/11/01/2047/
kunjungan-wisatawan-mancanegara-pada-september-2023-
tumbuh-52-76-persen-bila-dibandingkan-bulan-yang-sama-
pada-tahun-lalu.html
Malaysia Visitor Arrivals [Chart-Data-Forecast], 1989 - 2023. (n.d.).
CEIC. Retrieved Oktober 28, 2023, from https://ceicdata.com/en/
indicator/malaysia/visitor-arrivals
Putri, N. M. L. (2022, November 16). Sandiaga Optimis 3 Juta
Lapangan Kerja Pariwisata Tercipta Usai G20 Bali. detikcom.
Retrieved Oktober 26, 2023, from https://www.detik.com/bali/
berita/d-6409966/sandiaga-optimis-3-juta-lapangan-kerjapariwisata-tercipta-usai-g20-bali
Saraswati, B. D. (2023, August 25).
Desa Terindah di Sleman Menjadi
Percontohan hingga Dunia
Internasional. Jogjapolitan. Retrieved
Oktober
, 2023, from
https://jogjapolitan.harianjogja.com/
read/2023/08/25/512/1146401/desa-terindah-di-slemanmenjadi-percontohan-hingga-dunia-internasional
Sekretariat Kabinet.
ADWI 2022, Menparekraf: 50 Desa Wisata Terbaik
Simbol Kebangkitan Ekonomi
Indonesia. (2022, October 31).
Sekretariat Kabinet. Retrieved Oktober 27, 2023, from
https://
setkab.go.id/menparekraf-50-desa-wisata-terbaik-simbolkebangkitan-ekonomi-indonesia
Singapore Visitor Arrivals [Chart-Data-Forecast], 2014 -
(n.d.).
CEIC. Retrieved Oktober 28, 2023, from
https://ceicdata.com/en/
indicator/singapore/visitor-arrivals
Wedari, L. K. (2022, August 3).
Pengenalan
Pariwisata
Berkelanjutan
(Sustainable
Tourism). Binus University. Retrieved Oktober
,
,
from
https://binus.ac.id/bekasi/accountingtechnology/2022/08/03/pengenalan-pariwisata-berkelanjutansustainable-tourism/
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 National Conference on Law Studies (NCOLS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Diterbitkan Oleh :
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Gedung Yos Sudarso, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450.
Hotline (WA) : 0815-1126-5117
Email : fh_conf@upnvj.ac.id
Website : hukum.upnvj.ac.id
NCOLS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.