Analisis HAM Terhadap Penggusuran Masyarakat Kampung Bayam yang Dilakukan Pemerintah Daerah

Abstract

Penulisan ini menganalisis konsep Negara Kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan implementasinya dalam kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah Jakarta terhadap Masyarakat Kampung Bayam yang terdampak penggusuran untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Fokus penelitian adalah dampak penggusuran terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kampung Bayam. Pemerintah memegang peran kunci dalam memastikan implementasi konsep Negara Kesejahteraan, khususnya dalam hal memberikan akses layak terhadap tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak penggusuran. Namun, kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah Jakarta terhadap Masyarakat Kampung Bayam menimbulkan ketidakpastian dan konflik, terutama terkait status tinggal dan kompensasi. Penggusuran tanpa kompensasi dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan mereka. Penutupan aliran listrik dan air oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menunjukkan dampak negatif dari ketidakadilan sosial terhadap kesejahteraan dan kesehatan warga. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulis mencari sumber rujukan berdasarkan dari sumber-sumber pendukung seperti buku, jurnal, dan internet. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membuka pikiran pembaca terhadap akibat dari penggusuran kepada hak-hak dasar dari masyarakat.