Pertanggungjawaban Hukum dengan Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus Terhadap Tindakan Wanprestasi Perjanjian Waralaba

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap suatu tindakan wanprestasi dalam perjanjian waralaba di Indonesia yang bergerak dalam bidang kecantikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penulis mengeksplorasi konsep waralaba sebagai perjanjian kontrak Innominaat yang mengikat pemberi serta penerima waralaba. Wanprestasi dalam perjanjian waralaba dapat melibatkan kelalaian salah satu pihak, seperti tidak membayar biaya waralaba secara tepat waktu atau tidak memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan pengimplementasiannya melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Adapun macam-macam sanksi; Sanksi administratif, peringatan tertulis, dan denda yang dikenakan terhadap pemberi dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan dari suatu perjanjian. Dalam penelitian ini perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba juga disorot, dengan fokus kepada Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.53/M-DAG/PER/8/2012 yang membahas penyelenggaraan waralaba. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang aspek hukum dalam perjanjian waralaba di Indonesia khususnya sektor kecantikan.