Pengaruh Preferensi Harga dalam Aturan TKDN terhadap Keberhasilan Kesepakatan Pemberian Pinjaman Asing (Loan Agreement) di Sektor Ketenagalistrikan

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis bagaimana peraturan terkait TKDN dipandang oleh pihak investor dalam hal ini pemberi pinjaman asing (Lender) dalam rangka menyepakati perjanjian pinjaman Asing kepada PLN. Kedua, bagaimana legal standing dari pihak Lender atas ketentuan terkait TKDN di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan membandingkan antara peraturan perundangundangan yang mengatur terkait kebijakan Tingkat Kompnen dalam Negeri (TKDN) atau dalam bahasa internasionalnya dikenal dengan istilah Local Content Requirement (LCR) terhadap Lender guideline yakni panduan atau pedoman pemberian pinjaman dari Lender Internasional dalam rangka investasi melalui pemberian pinjaman kepada PT PLN (Persero). Hasil penelitian ini adalah: (1) peraturan terkait Local Content Requirement (LCR) yang diwujudkan dalam peraturan TKDN khususnya penerapan preferensi harga pada tender Internasional dipandang oleh pihak investor dalam hal ini pemberi pinjaman asing (Lender) sebagai tindakan diskriminatif karena pada proses evaluasi pengadaan bagi penyedia barang/jasa yang dapat memenuhi persyaratan local content akan diberikan preferensi harga sehingga dapat membuat persaingan tidak fair. (2) Pihak Asing yang akan memberikan pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dalam membuat perjanjian kesepakatan pemberian pinjaman selalu mengacu pada Lender Guideline masing-masing dan terdapat klausul pada guideline tersebut yang mensyaratkan proses procurement tidak boleh bersifat diskriminatif (non-discriminative). Sehingga dari kondisi tersebut kesepakatan perjanjian pemberian pinjaman belum dapat disepakati karena adanya legal standing masing-masing antara BUMN yang merupakan representatif pemerintah Indonesia dan pihak pemberi pinjaman (Lender).