Penerapan Persona Non Grata Dalam Ketentuan Hukum Internasional

Abstract

Persona non grata merujuk kepada seseorang yang tidak diterima atau disambut oleh suatu negara. Keputusan untuk menyatakan seseorang sebagai persona non grata dibuat oleh negara penerima dan dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan diplomatik. Konsep ini diatur oleh hukum internasional dan penerapannya dapat menciptakan kontroversi dan konflik antara negara-negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan yang mengatur persona non grata dalam hukum internasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data displaying, dan conclusion drawing/verification. Hukum internasional mengatur keputusan persona non grata pada seseorang, di mana negara penerima memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang sebagai persona non grata. Akibat hukum terhadap seseorang yang dijatuhi persona non grata dapat beragam, seperti pemanggilan kembali duta besar, pengusiran diplomat, atau bahkan pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara. Penerapan persona non grata juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Konvensi Wina tahun 1961 mengatur mengenai persona non grata, namun tidak memberikan bentuk spesifik mengenai akibat hukumnya. Beberapa contoh kasus penerapan persona non grata melibatkan pejabat negara, yang menyoroti dampaknya
terhadap hubungan antar negara.