Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasca UU 04 Tahun 2023 dan POJK No 61 Tahun 2020

Abstract

BASYARNAS-MUI sebagai Lembaga hakam yang memiliki dua kewenangan yakni, memberikan opini terhadap kasus sengketa syariah sebelum masuk tahap penyelesaian dan memeriksa, memutus, serta mengadili. Akan tetapi persoalan muncul Ketika adanya dualisme norma antara Undang-undang dengan POJK yang mempersempit pergerakan BASYARNAS-MUI. Metode Penelitian ini normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan POJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), Badan Arbitrase harus didirikan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan atau Self Regulatory Organization (SRO) dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengakibatkan BASYARNAS-MUI idak dapat mengajukan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan karena bukan merupakan LAPS yang dibentuk oleh asosiasi atau SRO. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kewenangan BASYARNAS-MUI dan regulasi baru dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang berpotensi memengaruhi perkembangan arbitrase di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan syariah