Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual dalam Perencanaan Pembangunan Hukum di Indonesia

Abstract

Kekerasan seksual tergolong dalam kategori kejahatan paling serius. Maraknya kekerasan seksual di Indonesia membuat pemerintah menaruh perhatian penuh dalam menanggulangi kasus yang menelan banyak korban tersebut. Demi mewujudkan tegaknya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kendati demikian, Undang-Undang tersebut ternyata masih belum bisa menjadi payung hukum yang bekerja secara optimal. Adanya reviktimisasi terhadap korban, sulitnya korban mendapatkan pendampingan, serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang masih belum memberikan rasa keadilan pada korban pun turut memperburuk keadaan. Rasa kepercayaan korban kepada pemerintah maupun sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi sumber pelindung mereka juga menjadi berkurang. Pada akhirnya, ketidakoptimalan pada UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana formulasi hukum kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan hukum guna memberikan perlindungan kekerasan seksual yang optimal pada korban. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur formulasi hukum yang sangat kompleks dan komprehensif terutama penanganan terhadap korban. Pemerintah pun saat ini  sedang menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat berkinerja dengan optimal dalam melindungi korban kekerasan seksual.