Perlindungan Hukum Bagi Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) (Studi Putusan no. 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst)

Abstract

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi adanya tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan terbatasnya wewenang dan kegiatan dari Tim Pengurus karena ada pembekuan operasional Perusahaan dari OJK berdasarkan POJK 29/2014 yang membuat proses PKPU yang seharusnya terfokus pada permasalahan utang piutang antara Debitor dan Kreditor menjadi terpecah sehingga perdamaian dalam PKPU sesuai yang terjadi pada putusan PKPU No 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst, yang berakhir tidak terlaksananya perdamaian sehingga kepailitan terjadi. Rumusan masalah jurnal ini yaitu apakah UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah memberikan perlindungan bagi pengurus PKPU dan bagaimana aturan kedepannya yang diharapkan dalam perkembangan peraturan perundang- undangan khususnya di bidang PKPU dan Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah medote penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tim pengurus telah melakukan kepengurusan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU KPKPU namun permasalahan pembekuan operasional usaha PT SNP Finance menjadikan salah satu hambatan mekanisme penyelesaian permasalahan keuangan dan permasalahan terhambat yang pada akhirnya menyebabkan PT SNP Finance menjadi pailit dan urgensi dari perubahan dan penyesuaian UUKPKPU serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru sangat di nantikan kehadirannya, dengan perkembangan usaha di bidang keuangan pembiayaan yang saat ini sangat pesat, dapat di prediksi bahwa akan terulang kejadian yang serupa, kejadian yang seharusnya tidak terulang Kembali, sehingga marwah PKPU yaitu perdamaian dapat berjalan sesuai dengan semestinya.