Diferensiasi Kontrak Standar Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip UNIDROIT

Abstract

Dunia semakin menunjukkan perkembangannya baik dari segi budaya hingga adaptasi hukum yang kian membawa lingkungan Bisnis Internasional ini menjadi lebih baru dan modern. Perubahan ini didasari atas peristiwa hukum yang terjadi salah satunya adanya problematika hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama dalam skala internasional seperti contoh perjanjian peminjaman kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) oleh NINE AM Ltd yang terhambat proses pembayaran hutang dan halangan dalam mengajukan gugatan. Hal ini tentu menjadi pokok permasalahan sebab surat perjanjian yang ditulis oleh NINE AM Ltd tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai negara pilihan hukum dan harus terbentur dengan UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Prisip UNIDROIT merupakan jawaban atas masalah tersebut dimana didalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak yang dapat mendorong para pihak untuk bisa memberi klausul atau memilih prinsip ini sebagai pilihan hukum. Sebab dalam penggunaan unidroit sebagai pilihan hukum sangat dapat mengharmonisasikan hubungan perjanjian antarpihak dan terhindar daripada permasalahan yang berbenturan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka bagi negara manapun yang telah meratifikasi prinsip ini tentu seharusnya mengutamakan kemudahan dan flesibiltas dalam merancang perjanjian, proses yang rumit dan terbeli- belit memunculkan sikap hubungan yang kurang layak dipandang apalagi dapat mempengaruhi perkembangan bisnis secara luas dengan berbagai negara.