Tanggung Jawab Lion Air Group Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan UsahaNomor 07/KPPU-I/2020)
Abstract
Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, KPPU memutus bahwa Lion Group Airlines telah melakukan praktik diskriminasi terkait dengan Kerja Sama Penjualan Kapasitas Kargo. Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Lion Group dan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Lion Air Group serta upaya mencegah praktik diskriminasi agar tidak terulang kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perkara. KPPU berdasarkan inisiatifnya melakukan penyelidikan kepada para terlapor akibat adanya indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat yang tidak berjalan sesuai dengan Undang- Undang. Berdasarkan hasil pembuktian, PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik diskriminasi. Kedepannya diharapkan semua pelaku usaha di Indonesia dapat mendaftarkan kegiatan usahanya dalam Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022. Program ini memberikan kemudahan kepada KPPU agar dapat bergerak lebih leluasa dalam menajalankan fungsi pengawasannya dan mencegah terjadinya pelanggaran persaingan usaha. Selain itu program ini akan memberikan citra dan nama baik kepada pelaku dan kegiatan usahanya di Indonesia
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Jurnal
Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH). Jurnal Hukum
Administrasi negara Universitas Udayana. Ac. Id, 3.
Amboro, Y. P. (2018). Wacana Pelaksanaan Pasal 19 Huruf d Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Persaingan Usaha. Jurnal Competition Law.
Fidhayanti, D., & Arifah, R. N. (2021). Penerapan Prinsip Rule Of Reason pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix. Jurnal Persaingan Usaha, 1(1), 70-82.
Malaka, M. (2014). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Al- ’Adl, 7(2), 39-52.
Pangestu, T. H. (2021). Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020). Jurnal Persaingan Usaha, 1(2), 15-26.
Rahmawitri, M., & Hutabarat, S. M. D. (2020). Praktek Monopoli Pos Dan Kargo Yang Dikelola Oleh Pengelola PT. Angkasa Pura II (Persero). KRTHA BHAYANGKARA, 14(2).
Rombot, R. J. T. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lex Privatum, 8(4).
Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha, 2(1), 30-42.
Suhada, D. I., Rahmadani, D. R., Rambe, M., Fattah, M. A. F., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3201-3208.
Sunur, C. P. (2022). Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh dari Madinah–Jeddah (Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020). Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4), 1940-1956.
Sutisna, A. E., & Dirkareshza, R. (2022). OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL. Jurnal Hukum dan
Kenotariatan, 6(2), 769-792.
Zahara, S. B., & Sanusi, H. P. (2022). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK LION GROUP TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI
PENJUALAN KAPASITAS KARGO. Reformasi Hukum Trisakti, 4(1), 173-180.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Udaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656)
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktik Diskriminasi) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sumber Internet
Angkasa Pura Airport. (2022). Angkasa Pura Airports Jadi Perusahaan Pertama Ditetapkan Sebagai Peserta Program Kepatuhan Pesaingan Usaha Oleh KPPU. https://ap1.co.id/id/information/ news/detail/angkasa-pura-airports-jadi-perusahaan-pertama- ditetapkan-sebagai-peserta-program-kepatuhan-persaingan- usaha-oleh-kppu. Diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 18.19 WIB.
KPPU Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan 2020. https:// kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Tahunan- KPPU-2020.pdf. Diakses pada 3 Januari 2023.
KPPU Republik Indonesia. (2018). Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017. https://kppu.go.id/wp-content/ uploads/2020/03/Laporan_Tahunan_KPPU_2017.pdf. Diakses pada 3 Januari 2023.
KPPU Republik Indonesia. (2019). Semangat Baru Mengawal Persaingan Usaha Laporan Tahunan 2018. https://kppu.go.id/wp-content/ uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-2018.pdf. Diakses pada 3 Januari 2023.
KPPU Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan 2019: Capaian Besar Dimulai dari Transformasi Diri. https://kppu.go.id/wp- content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2019_ok.pdf. Diakses pada 3 Januari 2023.
KPPU Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2021: Pulih, Bangkit, dan Bersaing. https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/ Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf. Diakses pada 3 Januari 2023.
KPPU Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 07/KPPU-1/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Pengiriman Kargo Dari Bandara Hang Nadim Ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda, Dan Bandara Kualanamu.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 National Conference on Law Studies (NCOLS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Diterbitkan Oleh :
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Gedung Yos Sudarso, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450.
Hotline (WA) : 0815-1126-5117
Email : fh_conf@upnvj.ac.id
Website : hukum.upnvj.ac.id
NCOLS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.