Jaminan Bank Dalam Pengajuan Keberatan Putusan KPPU Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 (Perspektif Keadilan)

Abqari Muhammad Al Fatih, Suherman Suherman

Abstract


Ketentuan norma jaminan bank sebagai syarat formil pengajuan keberatan atas putusan KPPU dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, telah merubah tata cara penanganan perkara persaingan usaha di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Pengaturan syarat formil ini dianggap menghambat hak para pelaku usaha untuk mendapat keadilan terhadap pemeriksaan aspek formil dan materiil perkara persaingan usaha yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 terutama berkaitan dengan jaminan bank sebagai syarat formil upaya hukum keberatan dan kasasi perkara persaingan usaha. Hasil yang diperoleh menyebutkan pembentukan norma jaminan bank sebagai syarat formil pengajuan keberatan dan upaya hukum kasasi, ditujukan untuk memberikan jaminan keadilan bagi pelapor atau masyarakat, pelaku usaha dan KPPU atas hasil pemeriksaan dan putusan perkara yang disengketakan guna mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Keywords


Jaminan Bank; Keberatan Putusan KPPU; Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021; Persaingan Usaha

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan

Sosiologis). Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Djumhana, M. (2003). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kagramanto. L.B. (2012). Mengenal Hukum Persaingan Usaha.

Sidoarjo: Laros.

Kasmir. (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi.

Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Lapoliwa, N., & Kuswandi, D. S. (2000). Akuntasi Perbankan. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Kurnia, K., Toha, B., Hawin, M., Sirait,

N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha-Buku Teks. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Marzuki, P. M. (2013). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenanda.

Mertokusumo, S., & Pilto, A. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan

Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

Mertokususmo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

Naja, H. R. D. (2005). Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Notohamidjojo, O. (2011). Soal-Soal pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media.

Priyanto, K. P. (2011). Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional). Yogyakarta: Kanwa Publisher.

Usman, R. (2013). Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika.

Van Apeldoorn, L. J. (1996). Pengantar Ilmu Hukum, (cet. 26). Jakarta: Pradnya Paramita.

Van Apeldoorn, L. J. (2008). Pengantar Ilmu Hukum (cet. 32). Jakarta: Pradnya Paramita.

Jurnal

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum.

Jurnal Dinamika Hukum. 11(3), 522-531.

Fadhilah, N. (2013). Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif.

Jurnal Cita Hukum. 5 (1), 1-21.

Habib, M., D.B. Sunlaydi, Y. Pridasa, dan H.O. Sutopo. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 22 (1), 107–114. Doi: https://doi. org/10.33087/jiubj. v22i1.1934.

Hassani, S. dan Suherman. (2020). Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/ KPPU-M/2020) Jurnal Selat 10 (1), 60-80. Dikutip dari http://ojs. umrah.ac.id/index.php/selat. Doi: https://doi.org/10.31629/selat. v10i1.4948.

Hutabarat R.R., Srihandayani L., Goutama K., dan Halim Y. (2018). Penegakan Hukum Kehutanan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum: Era Hukum 16 (2), 305-321.

Kurniawan, F., P.M. Marzuki, E. Agustin, dan R. Amalia. (2018). Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice), Yuridika. 33 (1), 19-40. Doi: https://doi.org/10.20473 /ydk.v33i1.7201.

Murni. (2012). Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jurnal Arena Hukum. 5 (1), 21-30.

Nurhayati, I. (2023). Analisis Urgensi Pengaturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Masalah-Masalah Hukum. 52 (1), 30-41. Dikutip dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ mmh/.

Putra, S.C.K. dan I.E. Joesoef. (2020). Hak Mendahului Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Internux, Procceding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era, h. 216-232.

Ramadhani, M., M.A.F. Habib & A. Fitri. (2021). Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.). Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Econom 1(2),195-211. Remaja, N.G. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Kertha Widya 2 (1), 1–26. Doi: https://doi.org/10.37637/

kw.v2i1.426.

Sidauruk, G.D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Lex Renaissan. 6 (1), 132-151. Doi: https://doi.org/10.20885/JLR. vol6.iss1.art10.

Simbolon. A. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Mimbar Hukum. 24 (3), 529–541. Dikutip dari https:// journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16123.

Sugiyono, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati -Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, Jurnal Yuridis 4 (1), 98-109. Doi: https://doi. org/10.35586/.v4i1.133.

Suherman. (2016). Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan yang Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Yuridis 3 (1), 1-9. Doi: 10.35586/.v3i1.167.

Suliantoro, B. W., & Runggandini, C. W. M. (2018). Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren. Jurnal Etika Respons. 23.(1), 39-58.

Toha, K. (2019). Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan. Jurnal Hukum & Pembangunan. 49 (1), 73-90.

Tektona, R.I. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Persaingan Usaha. 2 (1), 43–54. Doi: https://doi.org/10.55869 /kppu.v3i-.51. Widjianingsih, G., Kurniawan, K., & Sili, E. B. (2022). Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam Irna Nurhayati, 2023. Analisis Urgensi Pengaturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Masalah-Masalah Hukum, 52 (1), 20-45. Dikutip dari

https://ejournal.undip.ac.id/index.php /mmh/.

Yusuf, C. (2021). Kesesuaian Karakteristik Antara Perkara Persaingan Usaha Dan Pengadilan Niaga. Jurnal Hukum: Adil. 12 (2), 123-139 Doi: https://doi. org/10.33476/ajl.v12i2 .2115.

Rahmaputri, T. A. (2022). Upaya Hukum Persaingan Usaha, Keberlakuan Pemberian Jaminan Bank Dalam Rangka Pengajuan Keberatan Dan Perbandingannya Dengan Bidang Hukum Lainnya. Skripsi Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Tanato, M. D. (2014). Tinjauan Yuridis Praktik Anti Persaingan Dalam Kasus Importasi Bawang Putih (Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013). Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst.

Tersedia di Direktori Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Tersedia di Direktori Mahkamah Agung.

Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-l/2020.

Sumber Internet

DPR RI. (2017). Naskah Akademik RUU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPR RI. Dpr.go.id. http://www.dpr. go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170427-101602- 9088.pdf. Diakses pada 23 April 2023.

Badan Legislasi DPR RI, 2020. Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, Dokumen Baleg DPR RI. Dpr.go.id. https://www.dpr.go.id/ dokakd/ dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf. Diakses pada 23 Februari 2023.

Dinisari, M.C. (2018). Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Soal Monopoli Gas Oleh PGN Kabar24.bisnis.com. https://kabar24. bisnis.com/read/20180201/16/733086/pengadilan-batalkan- putusan-kppu-soal-monopoli-gas-oleh-pgn. Diakses pada 20 April 2023.

Issetiabudi, D. E. (2017). Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Soal Kartel Ayam, Kabar24.bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/ read/20171129/16/713914/pengadilan-batalkan-putusan-kppu- soal-kartel-ayam. Diakses pada 20 April 2023.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). Menilik Aturan Denda Persaingan Usaha. Kppu.go.id. https://kppu.go.id/blog/2021/07/ menilik-aturan-denda-persaingan-usaha/. Diakses pada 19 Juli 2023.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2022). Pulih, Bangkit, dan Bersaing: Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2021. Kppu.go.id. https://kppu.go.id/ wpcontent/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf. Diakses pada 20 Juni 2023.

Munawir, Z. (2019). Materi ke-3 Istilah-Istilah Hukum. http:// zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/ sites/118/2019/09/Istilah-istilah-hukum-2.pptx. Diakses pada 12 Februari 2023.

Naratama, B. B. (2015). PN Jakpus Batalkan Putusan Monopoli Asuransi KPPU. Kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/pn- jakpus-batalkan-putusan-monopoli-asuransi-kppu. Diakses pada 20 April 2023.

Resia, E. (2021). Menyelamatkan atau Mengubur Garuda Indonesia. Djkn.kemenkeu.go.id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- pekanbaru/baca-artikel/14352/Menyelamatkan-atau-Mengubur- Garuda-Indonesia.html. Diakses pada 23 Mei 2023.

Sari, D. N. (2018). Lawan PT Cosl Indo, KPPU Kalah di MA. Kabar24.bisnis. com. https://kabar24.bisnis.com/read/20180102/16/722705/ lawan-pt-cosl-indo-kppu-kalah-di-ma. Diakses pada 20 April 2023. Santoso, A. (2019). Garuda Indonesia Bantah Tuduhan Monopoli Tiket Umrah. Kumparan.com. https://kumparan.com/bengawannews/

garuda-indonesia-bantah-tuduhan-monopolitiket-umrah-

qpgrruf0cd/full. Diakses pada 21 Juli 2023

Wiranti, R. (2020). RCEP dan Pengaturan Persaingan Usaha di Kawasan. Majalah Kompetisi Edisi II, KPPU. hal. 39. Kppu.go.id. https://kppu. go.id/wp-content/uploads/2020/12/Kompetisi_2_2020_emagz. pdf. Diakses pada 30 April 2023.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 National Conference on Law Studies (NCOLS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Diterbitkan Oleh :

Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Gedung Yos Sudarso, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak,

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450.

Hotline (WA) : 0815-1126-5117

Email : fh_conf@upnvj.ac.id

Website : hukum.upnvj.ac.id

Creative Commons License

NCOLS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.