Pertentangan Hak Imunitas Advokat dengan Obstruction of Justice dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/ TPK/2018/PN.JKT.PST

Abstract

Advokat merupakan seseorang yang berprofesi dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kaitan hak imunitas seorang advokat dalam perbuatan menghalangi proses peradilan dalam kasus pidana korupsi, mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang dilakukan Fredrich Yunadi (FY) dalam kasus ini, dan juga memahami apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan kasus ini mengingat seorang advokat memiliki hak imunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika yang dilakukan terkategori sebagai suatu tindak pidana, hak imunitas seorang advokat tidak boleh dijadikan suatu bantahan atau bahkan pledoi ketika berada dalam pengadilan. Selain itu, FY dalam Putusan No: 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST menjadi terdakwa dan diadili melakukan tindak pidana menghalangi proses peradilan dalam membela kliennya Setya Novanto (SN), mantan Ketua DPR dan menghambat proses penyidikan. Pertanggungjawaban pidana FY yang diberikan melalui vonis hakim tidak menghapuskan pemberian sanksi etik oleh organisasi advokat tempat dimana FY terdaftar sebagai advokat.