Bela Negara Sebagai Wujud Konkretisasi Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Agus Riwanto,Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 Nomor 3. November 2017. hlm. 338.
E-book Bela negara pada https://kesbangpol.bantenprov.go.id/ upload/link/E-BOOK-BELA-NEGARA.pdf diakses pada 18 Juli 2023
pukul 14.35
Jimly Asshiddiqie. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, PSHTN FHUI, Jakarta.hlm. 92
M. Syahri R. Simangunsong. (2018). Realita Hukum Pertahanan Indonesia; Delimatis Kepentingan Hak Privat dan Publik, Yogyakarta: Komojoyo Press.hlm. 24
Prasetyo Hadi, Anter Venus, dkk, (2019). Pedoman Penerapan Bela Negara Bagi Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta” Cetakan 1. Jakarta: Pusat MKWU & Bela Negara UPNV, hlm 12.
Soejono Soekanto. (2003). Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 370.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta; Raja Grafindo Persada. hlm 13
Sudikno Mertokusumo. (2011). Teori Hukum, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Admajaya.hlm. 16.
Jurnal
Agus Riwanto. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 Nomor 3. hlm. 338
Fokky Fuad,.(2016. ,Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm, Lex Jurnalica, Vol. 13 Nomor 3. hlm. 172. Kasman Abdullah. (2002) Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi Vol. 1nNomor 1,
Makasar FH-Unhas. hlm. 65.
Rd. Siti Sofro Sidiq (2022). Analisa SWOTdalam persiapan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. Jurnal ilmiah ilmu sosial Riau Universitas Riau , Vol 6 Nomor 2. hlm. 121
Suwardi Sagama. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. VBol 15 Nomor 1. hlm. 22.
V. Hadiyono. (2002). Indonesiadalam menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Vol. 1 Nomor 1 Makasar Fakultas Hukum Unhas.hlm. 65.
Perundangan-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /Pojk.05/2015 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diperoleh pada https://sikapiuangmu.ojk.go.id/ FrontEnd/CMS/Article/40694
Sumber Internet
Yuni Ra. Indonesia menempati urutan ketiga jumlah penggangguran terbanyak di ASEAN, setelah Brunei dan Malaysia, diperoleh dari https://koridor.co.id/ekonomi/indonesia-menempati-urutan- ketiga-jumlah-pengangguran-terbanyak-di-asean-setelah-brunei- dan-malaysia/
Anindhita Maharrani, Kesenjangan masih jadi soal di Indonesia dan ASEAN, pada https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/ sdgs-kesenjangan-masih-jadi-soal-di-indonesia-dan-asean diakses pada tanggal 18 Juli 20.00wib
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 National Conference on Law Studies (NCOLS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Diterbitkan Oleh :
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Gedung Yos Sudarso, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450.
Hotline (WA) : 0815-1126-5117
Email : fh_conf@upnvj.ac.id
Website : hukum.upnvj.ac.id
NCOLS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.