Hinaan Publik Sebagai Alasan Meringankan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

Abstract

Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ialah dengan memperkuat sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku, namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merumuskan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Salah satu alasan pertimbangan yang meringankan dalam putusan Nomor 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST yakni, Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Pertimbangan ini dinilai kontraproduktif dengan tujuan terciptanya keadilan. Oleh karena itu dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana konsep dan pengaturan alasan untuk meringankan pidana dalamputusan perkara pidana korupsi? 2) Bagaimana putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/ PN.Jkt.Pst mengukur “terdakwa mendapat hinaan publik” sebagai alasan yang memperingankan pidana?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa setelah ditetapkannya KUHP Tahun 2023, pengaturan tentang alasan peringan dan pemberat pidana menjadi lebih spesifik, khususnya pada Pasal 54 dan 58. Hakim dalam putusan perkara Nomor 29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst masih bersifat subjektif dalam menjadikan “cacian masyarakat terhadap terdakwa” sebagai pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan yang demikian dinilai tidak mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat terutama yang menjadi korban dana bansos Covid-19 serta dapat mengurangi makna kepastian hukum berperkara di pengadilan.