Penyelesaian Sengketa Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015)

Abstract

Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan untuk tetap mempertahankan garis keturunan keluarga. Di Indonesia dasar hukum anak angkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang sah dan kedudukan anak angkat yang tidak dipahami masyarakat menimbulkan perselisihan dalam keluarga hingga harus diselesaikan di pengadilan, seperti pada Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2015. Penelitian ini mengangkat 2 permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya berdasarkan hukum perdata; dan

(2) bagaimana penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015 berdasarkan asas kepastian hukum?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian diketahui bahwa, anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya sesuai KUH Perdata dengan adanya hibah wasiat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun anak angkat tersebut berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat (ad testamento). Penyelesaian sengketa dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015 sudah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 178 (1) HIR dan Pasal 913-929 KUH Perdata.