Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pembatalan Perkawinan (Study Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt)

Abstract

Perkawinan dinyatakan sah jika sejalan dengan aturan agama dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana UU Perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran perkawinan sebagaimana diatur UU tersebut maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/ PA.Wt, terdapat pertentangan antara peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan peran dari advokat, dan muncul adanya ketidakpastian hukum terkait JPN dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap pemalsuan status pria yang sudah beristri. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana kekuatan Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/ PA.Wt yang dimohonkan JPN berdasarkan pemalsuan status pria yang sudah beristri? Apakah kewenangan JPN dapat memberikan kepastian hukum atau tidak dalam memohonkan pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri berdasarkan penetapan No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt? Metode yang digunakan dalam riset ini adalah yuridis normatif. Hasil riset meliputi permohonan pembatalan perkawinan yang dimohonkan JPN atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat terjadinya perkawinan yang artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada/terjadi. Perlu adanya pembaharuan hukum dalam UU Perkawinan agar JPN mempunyai kedudukan hukum yang pasti dalam pembatalan perkawinan terkait poligami.