Implikasi Pasal 86 Statuta Roma Terhadap Kewajiban Negara Anggota (Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin dari ICC)

Abstract

Dugaan deportasi anak-anak di   Ukraina   yang   dilakukan oleh Pemerintah Rusia mendorong ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah dikeluarkannya surat tersebut sejumlah pihak mengkritik dan menolak untuk melaksanakan surat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Pasal 86 Statuta Roma terhadap kewajiban negara anggota dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin dan mengetahui apakah surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan khususnya dari aspek dugaan kejahatan yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis- normatif dengan menggunakan Statuta Roma sebagai bahan hukum primer dan perjanjian internasional yang terkait dengan penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 86 memberikan kewajiban bagi negara anggota ICC untuk melaksanakan surat perintah penangkapan, meskipun negara bisa saja menolak apabila dengan alasan keamanan nasional. Sulitnya pelaksanaan surat tersebut sehingga memerlukan adanya amandemen yang mengatur mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara. Selanjutnya, surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan dugaan kejahatan yang terjadi memiliki bukti yang cukup dan adanya keyakinan dari jaksa sehingga surat tersebut sah, akan tetapi diperlukan upaya memberi kesempatan pada Pemerintah Rusia untuk menjelaskan duduk perkara agar dapat mencapai kesepakatan mengenai pengembalian anak-anak tersebut.