Kontribusi Masyarakat Terhadap Roda Pemerintahan Guna Mewujudkan Indonesia Negara Hukum dan Sejahtera

Abstract

Undang-undang bersifat mengikat karena dalam pembentukannya, memang ditujukan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Dalam demokrasi pembentukan undang-undang tidak serta merta sebuah produk yang dibuat oleh lembaga berwenang saja, namun undang-undang dibuat bersamaan dengan adanya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, dalam membentuk sebuah undang-undang perlu adanya akar sosial yang terkandung dalam undang-undang yang akan dibuat, dan hal tersebut juga dapat mengantisipasi adanya penolakan terhadap undang-undang yang telah dirancang. Dan guna mengantisipasi penolakan tersebut, dalam proses pembentukan undang-undang masyarakat perlu dilibatkan, karena pada dasarnya rakyat memiliki hak untuk memberi solusi dan mendapatkan kemudahan mengakses informasi terkait pembuatan undang-undang tersebut, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 D. Artikel ini adalah penelitian legal research dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data-data hasil penelitian terkait analisis undang-undang partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang.