Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai

Abstract

Pemerintah dengan politik hukumnya dalam meningkatkan kesejahteran rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No. 6/2023) pada tanggal 21 Maret 2023, merupakan payung hukum dalam mempercepat proyek strategis nasional, mempermudah, dan meningkatkan ekosistem investasi serta meningkatkan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi. Salah satu sektor yang dibuka kembali adalah pengerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP No. 26/2023) bertujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut maupun diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Artikel ini bertujuan membahas dampak dari diperbolehkannya kembali pengerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut terhadap keadilan ekologis dalam perspektif hukum lingkungan hidup dengan menggunakan metode penelitian yuridis dan analisis data kualitatif agar diperoleh manfaat bagi masyarakat pesisir laut yang terpengaruh secara langsung akibat pengerukan semidentasi pasir laut dan dapat melakukan upaya hukum yang ditempuh baik kepada Pemerintah dan/atau Kementerian terkait.