TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI LOCKDOWN DALAM RANGKA PENANGANAN VIRUS COVID-19

Abstract

Seiring berjalannya waktu permasalahan di dunia ini semakin bermunculan, salahsatunya adalah dengan
munculnya virus baru bernama Virus Corona yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus ini disebut
sebagai sebuah Pandemik karena bukan hanya satu negara saja yang terkena dampaknya, melainkan seluruh
negara di dunia ini merasakan dampak dari Covid-19. Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 mengeluarkan
beberapa kebijakan salahsatunya adalah dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau
Lockdown. Pemerintah dengan ini mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai Lockdown
salahsatunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta yang
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan diatasnya yaitu Peraturan Kementrian Kesehatan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-normatif. Data
yang didapat berasal dari beberapa Peraturan, seperti Peraturan Pemerintah, beberapa peraturan dan kebijakan
lainnya, literatur-literatur serta fenomena yang terdapat di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah
diperlukannya kebijakan gubernur yang berbentuk regulasi untuk mengatur masyarakat dalam melaksanakan
lockdown agar terciptanya ketertiban dan resiko mata rantai penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dapat
diminimalisir. Serta dibutuhkannya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah
untuk menguatkan Peraturan Gubernur yang sudah ada.